.webp)
Pihak kepolisian menjelaskan penyebab sopir truk berdemo dari semalam hingga pagi tadi di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para sopir truk sejak semalam meminta penjelasan uji coba jam operasional truk tambang yang baru.
"Jadi, kemarin mulai 22.00 WIB menuntut Dishub menjelaskan tentang uji coba tujuh hari. Ternyata Kadishub berserta stafnya tidak datang. Jadi tidak datang itu, maka sopir-sopir beserta transporter itu memarkir kendaraan, supaya bisa komunikasi dengan Dishub," kata Kapolsek Parungpanjang Kompol Suharto, Sabtu (9/12/2023).
Suharto bersama pihak kecamatan setempat kemudian datang menemui para sopir truk. Mereka datang untuk memfasilitasi keinginan sopir truk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tuntutannya apa sih, bukan domain kita, saya hanya bisa memfasilitasi tuntutannya apa sih. Akhirnya bikin pernyataan, bikin surat lagi tertulis kepada Kadishub," jelasnya.
Suharto mengatakan telah mengurusi persoalan tersebut selama empat minggu. Dia bersama pihak kecamatan setempat hanya bisa menampung aspirasi masyarakat.
"Ya mangga (silakan), saya hanya bisa menampung aspirasi Muspika ini. Nantinya soal keputusan hanya ada Dishub," ungkapnya.
Suharto menyebut sopir truk kecewa terhadap Dishub Kabupaten Bogor. Sebab, hingga pukul 05.00 WIB tadi, tak ada perwakilan Dishub yang datang.
"Iya, itu yang utama membuktikan bahwa sampai jam 5 Subuh tadi itu nggak datang. Saya bilang jangan buat anarki," ucapnya.
Sebelumnya, video sejumlah sopir truk menggelar demo di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Sopir truk melakukan demo dengan meninggalkan kendaraannya di jalan raya.
Dalam video yang dilihat detikcom, Sabtu (9/12/2023), terlihat truk berjejer di jalan menutupi akses. Demo berlangsung mulai Jumat (8/12) malam hingga pagi ini.
Salah satu akses yang tertutup adalah mobil Damkar di Sektor Parungpanjang. Sebab, truk berhenti di depan Mako Damkar Sektor Parungpanjang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor Agus Ridho mengatakan tindakan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Sebab, tindakan tersebut bisa mengganggu ketertiban umum.
"Begini, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau kita namanya musyawarah, namanya kita mencari solusi, tidak seperti itu. Artinya apa? Itu kan sudah merugikan masyarakat banyak, dan nanti larinya kepada tindakan-tindakan yang anarkis dan kriminal, mengganggu ketertiban umum," kata Agus.
Dia khawatir hal itu bisa menimbulkan permasalahan baru. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan waktu untuk nantinya melakukan evaluasi terkait kebijakan jam operasional truk tambang.
Lihat juga Video: Momen Truk Pengambil Pasir Hanyut Terseret Arus Sungai di Banjarnegara
