Rapimnas Golkar Panas, DPD Minta DPP Cabut Dukungan ke SBY

Jakarta - Seperti yang sudah diduga, rapat paripurna ke-8 Rapimnas II Partai Golkar berlangsung panas. Dua DPD mulai unjuk gigi meminta DPP menanggalkan dukungannya kepada pemerintahan SBY.Dua DPD itu adalah DPD Partai Golkar Provinsi DIY dan Sumatera Utara. Sementara 4 DPD lainnya meski tidak terang-terangan, tetap melancarkan kritik tajam terhadap pengurus DPP.Pemandangan umum DPD Golkar DIY dibacakan Gandung Pardiman. Gandung meminta DPP mengambil posisi yang jelas dalam pemerintahan. Jika jadi partai pendukung, dukungan itu harus dapat diukur melalui kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan. Misalnya, pembekuan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R)."Dulu kita mendengar semboyan SBY-JK 'bersama kita bisa', tapi sekarang mulai menjadi 'bersama kita tidak bisa'. Apakah ini karena ada semboyan 'sendirian pun saya juga bisa'," cetus Gandung Pardiman.Plok...plok...plok... Pernyataan Gandung ini mendapat sambutan meriah dari peserta rapimnas yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2006). Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla pun ikut bertepuk tangan. Sementara pengurus DPP lainnya hanya tersenyum simpul.Tuntutan senada juga disampaikan DPD Sumut. DPD Sumut menyatakan menarik dukungannya dari pemerintah. Mereka juga menyoroti mekanisme konvensi untuk pencalonan presiden dari Partai Golkar. Konvensi dinilai membuat kader partai di tingkat bawah menjadi tidak solid dan pecah.Sementara pemandangan umum lainnya disampaikan DPD Aceh, Bali, DKI Jakarta dan Lampung.Secara umum isu yang diangkat DPD Partai Golkar Aceh lebih mengarah kepada isu lokal. Mereka meminta DPP mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada NAD, karena jika Golkar kalah, maka akan mempersulit Golkar dalam Pemilu 2009. Aceh juga mengusulkan agar Golkar di Tanah Rencong membuat partai lokal.Sementara DPD DKI Jakarta yang dibacakan Ade Supriatna meminta DPP mendukung calon pasangan yang diunggulkan dalam Pilkada 2007.Soal dukungan, DPD DKI tetap mendukung pemerintahan dan semua kebijakan wapres, karena ketua umum adalah simbol partai. Ade juga meminta Golkar tidak lagi menjadi bemper pemerintah atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan presiden.DPD DKI juga mengusulkan dibentuknya ketua harian karena sulitnya bertemu dengan ketum dan wakil ketum.Sementara DPD Lampung, mengusulkan dibentuknya dewan harian. Lampung tidak secara tegas menyatakan menarik dukungan dalam pemandangan umumnya, tapi sebelum acara dimulai Ketua DPD Lampung Alzier Dianis Thabranie menyatakan DPD lampung akan menarik dukungannya. "Kita lihat saja setelah rapimnas, jika masalah Lampung tidak diselesaikan," ancamnya. (umi/sss)