Usulan Dewan Harian Golkar Wajar, Tapi Tidak Tepat

Jakarta - Usulan dibentuknya dewan harian Partai Golkar dianggap sebagai usulan wajar. Sebab DPP tidak bisa menghalangi pandangan daerah karena adanya persepsi terhadap suatu masalah yang berbeda."Persepsi daerah terhadap konstalasi politik di tingkat pusat itu berbeda dengan pemahaman DPP terhadap masalah-masalah politik di tingkat elit," ujar Ketua Departemen Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Golkar Yudhi Chrisnandi di sela Rapimnas II Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2006).Dalam sebuah partai, imbuh dia, semua bermuara kepada ketua umum. Usulan dewan harian tersebut sebagai konsekuensi memiliki ketua umum yang juga menjabat wapres, yakni Jusuf Kalla.Namun kalau itu dijadikan alasan untuk membentuk lembaga baru, Yudhi menilainya tidak tepat. Karena DPP memiliki wakil ketua umum yang bisa mengurusi hal itu."Masalah ini dari awal sudah diantisipasi dengan diadakannya posisi wakil ketua umum," ujar dia.Yudhi malah balik bertanya menganai fungsi dewan harian nantinya seperti apa. Karena pada akhirnya ketua harian bertanggung jawab kepada wakil dan ketua umum.Untuk itulah Yudhi meminta kepada daerah-daerah agar memahami makna kritis objektif dan proporsional yang disampaikan ketua umum dalam pembukaan."Itu perlu dipahami betul oleh kader-kader internal partai supaya mereka tidak hanya mengkritisi yang di luar saja. Silakan mengkritisi ketua umum sendri," tutur Yudhi. (umi/sss)