.webp)
Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah mengatakan tren kebocoran data mengalami peningkatan sejak 2019. Kebocoran data kebanyakan dialami oleh sektor pemerintahan dan swasta.
Hal tersebut dikatakan Ruby dalam diskusi pada acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu, Kamis (7/12/2023). Ruby merespons pertanyaan dari moderator yang memintanya memberikan pandangan terkait masalah kebocoran data.
"Jadi kebocoran data atau data leak itu di Indonesia yang kami amati memang sejak 2019 itu meningkat, tiap tahunnya, mostly ada di dua sektor pertama di pemerintah maupun di swasta," kata Ruby.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah akhir-akhir, ataupun tahun-tahun belakangan ini mulai ramai di instansi pemerintah yang kebobolan datanya, ataupun datanya terjual bebas di forum online baik internet maupun di dark web," tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya juga menyinggung dugaan kebocoran data KPU. Ada kemungkinan, kata dia, data yang bocor itu adalah milik KPU.
"Ada kemungkinan di situ, tapi tadi ketua Bawaslu menyampaikan juga, yang memiliki data itu banyak pihak juga ada parpol ada pihak-pihak lain juga. Tapi ada juga dari situ. Tapi digunakan pelaku adalah gimiknya dia menggunakan bahwa ini datanya ada dari KPU, dijual, dan jumlahnya mirip dengan jumlah DPT kita," sebutnya.
Namun menurutnya, kebocoran data KPU itu tidak terlalu genting. Hal itu berbeda dengan kebocoran data yang pernah dialami oleh instansi lainnya.
"Karena kalau dibandingkan dengan data kebocoran data kebocoran yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar secara global, lalu yang paling besar menurut kami di instansi pemerintah atau di Indonesia sekaligus itu adalah BPJS kesehatan hampir 279 baris data, para pengguna BPJS dan itu sangat lengkap datanya," ucapnya.
Ruby mengatakan yang harus lebih diantisipasi KPU adalah rekapitulasi data dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Hal itu, kata dia, harus diawasi karena akan lebih berdampak kepada hasil Pemilu.
"Kalau si Rekap itu membantu sistem rekapitulasi KPU, perhitungan, hasil perhitungan suara dari berjenjang tadi dimasukkan ke komputer, lalu diupload berjenjang juga sampai dari kota, kabupaten, provinsi sampai ke KPU pusat. Nah itu berjenjang yaitu masuk ke sistem komputer," tuturnya.
(idn/idn)
