DPD-DPD Golkar Tak Nikmati Manfaat Kekuasaan

Jakarta - Adanya rencana DPD Partai Golkar akan mencabut dukungan terhadap pemerintah disebabkan karena kader-kader partai yang berada di daerah tidak merasakan manfaat kekuasaan seperti kader-kader di tingkatan pusat."Dengan adanya ketua partai yang juga menjabat sebagai wapres membuat mobilitas gerak ketua partai ke daerah kurang tinggi, sehingga tidak terjadi komunikasi yang intensif antara DPD dengan ketua partai," nilai pengamat politik The Indonesian Institute, Anis Baswedan, saat dihubungi detikcom, Selasa (14/11/2006).Menurut dia, Golkar akan mempunyai dua sikap dalam menanggapi keputusan DPD untuk melakukan cabut dukungan terhadap pemerintah, yaitu sikap netral atau tetap mendukung pemerintah SBY-JK dengan memperhitungkan posisi JK sebagai Wapres."Saya lihat Golkar akan mendukung atau netral. Tapi kalau mereka netral itu merupakan suatu kemunduran. Berarti mereka gagal merawat political endorsement," ujarnya.Anis memandang partai berlambang pohon beringin itu tidak akan melakukan oposisi. Ada konsekuensi jika partai yang pernah bekuasa selama 32 tahun itu memposisikan dirinya sebagai oposisi. Untuk itu, Golkar seharusnya memberi imbalan kepada DPD. Imbalan tersebut bukan dalam bentuk materi, namun suatu bentuk pelayanan yang tidak hanya didapat oleh pusat."Golkar ini partai menarik. Terjadi dinamika seperti ini antar kubu. Saling tarik menarik. Tapi mereka akan berhenti dan fokus terhadap suatu hal yang dianggap memang punya kepentingan partai yang cukup tinggi. Orang-orang Golkar punya pragmatisme dalam berpolitk. Mereka tahu persis kapan harus berhenti konflik begitupun dengan Pemilu 2009 mendatang," paparnya. (ziz/fjr)