Golkar Diyakini Tak Akan Cabut Dukungan ke Pemerintah

Jakarta - Rapimnas II Partai Golkar diyakini tidak akan mengambil keputusan kontroversial seperti pencabutan dukungan partai berlambang beringin itu kepada pemerintah. Keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum yang juga Wakil Presiden adalah penyebabnya."Kita memang tidak bisa mengharapkan ada pernyataan yang kontroversial di pertemuan resmi seperti ini, karena mustahil. Ini kan dihadiri wapres," ujar pengamat politik Denny JA di sela Rapimnas II Golkar kepada detikcom, di JCC, Jakarta, Senin (13/10/2006).Menurut Denny, kegelisahan di tingkat DPD akan terus terjadi selama kontrak politik yang baru antara Golkar sebagai partai pendukung dengan SBY tidak dibuat."Sebelum itu dilakukan, Golkar akan terus setengah hati, karena mereka merasa selama ini mereka yang menjadi bemper di parlemen dan mereka belum mendapatkan reward yang cukup," nilainya.Mengenai kontrak baru yang dimaksud, Denny menjelaskan, disamping kesepakatan mengenai program-program pemerintah, ada hal yang lebih utama, yakni soal pembagian kekuasaan, terutama mengenai kementerian di kabinet."Golkar tentunya masih ingin menambah menteri-menteri di pos-pos yang strategis," tandas pria berkacamata ini.Mengenai pernyataan 22 DPD yang akan mencabut dukungannya terjadap SBY, menurut Denny itu akan terus terjadi dan tidak bisa dimatikan, karena itu adalah suara riil yang terjadi di lapangan."Memang JK terjepit. Jika dia membawa masalah ini ke SBY, dia akan dianggap terlalu menekan. Tetapi, kalau dia tidak mengakomodasi, maka akan seperti yang dikatakan Akbar, yang mendapat manfaat baru JK, bukan Golkar," analisisnya.Mengenai pernyataan Akbar Tanjung tersebut, Denny menilai di dalam tubuh Golkar masih ada sisa-sisa kekecewaan. "Dengan sendirinya ini akan menjadi ruang bagi Akbar Tandjung untuk bermanuver," Ketika diminati pendapatnya mengenai keputusan strategis apa yang harus dibuat Golkar dalam Rapimnas kali ini, menurut Denny Golkar harus secepatnya membuat strategi untuk menghadapi pemilu 2009. Jika tidak, Golkar akan mengalami lagi situasi seperti pada pemilu 2004."Mereka menang di parlemen, tapi kalah di pemilihan presiden. Akibatnya serba tanggung. Dihitung ikut pemerintah, tapi tidak berkuasa, menjadi oposisi, tapi sebagian ikut berkuasa," pungkasnya. (fjr/ziz)