.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan pendampingan hingga pengawasan manajemen koperasi di Kampung Nelayan Modern Biak Numfor, Papua. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kampung nelayan tersebut agar tetap berjalan.
Sebelumnya, KKP telah Kampung Nelayan Modern Biak Numfor, Papua, pada November 2023 lalu. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Trian Yunanda saat menjadi pembicara Bincang Bahari bertema 'Kampung Nelayan Modern' di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, hari ini.
Trian mengatakan kampung nelayan saat ini identik dengan kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan akses, kumuh dan sebagainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk mewujudkan kawasan/lingkungan kampung nelayan yang tertata, bersih, sehat, dan dapat meningkatkan produktivitas kehidupan nelayan, dan keluarganya, perlu dilakukan penataan, penyediaan, dan/atau perbaikan sarana, dan prasarana publik di kampung nelayan sehingga menjadi kampung nelayan maju seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 34 Tahun 2022," kata Trian dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).
Seiring perkembangan, lanjut Trian, kampung nelayan maju bertransformasi menjadi kampung nelayan modern agar mudah beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang cepat saat ini. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering.
"Pemerintah hadir melalui kampung nelayan modern dengan berbagai intervensi, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan," ujarnya.
Trian menjelaskan untuk memastikan operasional kampung nelayan modern terus berkelanjutan dan sesuai dengan apa yang diharapkan, pihaknya melakukan berbagai rekayasa sosial, di antaranya yaitu capacity building, koperasi, kewirausahaan dan sertifikasi,Standarisasi dan Perizinan.
"Evaluasi pengukuran dampak akan terus dilakukan agar masuk ke rantai pasok nasional dan global," ungkapnya.
Baca juga: Menghapus Kesan Kumuh di Kampung Nelayan RI |
Adapun intervensi yang dilakukan pemerintah dalam kampung nelayan modern di Biak yaitu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,11 miliar yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pokok produksi perikanan. Adapun fasilitas yang dibangun berupa dermaga & tambatan perahu, jalan akses dan jalan kawasan, instalasi air bersih, IPAL dan MCK, penerangan, gardu pandang, shelter pendaratan, serta turap beton dan pedestrian.
Kemudian pembangunan fasilitas pengusahaan perikanan berupa kantor koperasi pengelola, pabrik es portable kapasitas 3 ton, gudang beku portable kapasitas 10 ton, sarana perbaikan kapal (dock shipyard), sentra kuliner, kios persediaan, bengkel nelayan, kendaraan berpendingin roda 4.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, A. Rita Tisiana mengatakan untuk bantuan sarana penangkapan ikan dilakukan pemberian berupa kapal penangkapan ikan dan mesin sebanyak 20 unit, mesin Yamaha 15 PK sebanyak 5 unit, API gillnet monofilament sebanyak 51 unit, API handline sebanyak 228 unit, dan coolbox sebanyak 120 unit.
"Kami juga memberikan peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha perikanan dengan memfasilitasi dan mendampingi kelembagaan dan usaha, program magang koperasi, pelatihan perawatan mesin kapal perikanan, bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan," kata. Rita Tisiana.
"Kondisi sebelum intervensi dengan perahu motor tempel dua mesin, pendapatan sekitar Rp 5 juta, dengan mengoptimalkan intervensi dari pemerintah pendapatan sebulan Rp 17 juta. Namun semua itu tergantung dari masyarakat, apakah mereka bisa mengoptimalisasi bantuan itu?, kami akan terus melakukan pendampingan," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur logistik Dirjen PSDKP Berny Achmad Subki mengungkapkan untuk mendukung modelling kampung nelayan modern yang berkelanjutan diperlukan sistem pengolahan dari hulu ke hilir. Hal itu dimulai dari sebelum produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan sumber daya kegiatan ekonomi itu berada.
"Kawasan sentra pengolahan ikan menjadi salah satu proses hilir untuk mendukung modeling kampung nelayan modern," tutur Berny.
Adapun yang dibangun dalam sentra pengolahan ikan tersebut yaitu modeling rumah yang higienis dan dapat dilakukan sepanjang musim. Serta dilakukan kontrol mutu baik secara organoleptik, kimia, dan mikrobiologi terhadap produk secara rutin. Terwujudnya diversifikasi dan inovasi pengemasan ikan yang memenuhi standar mutu dan pasar baik bulky, maupun eceran. Tersedianya Gudang Beku Portabel Suhu Chilling sebagai tempat penyimpan stok ikan teri saat produksi berlimpah. Serta terbangunnya sentra kuliner untuk mendukung akses pasar serta pengembangan kuliner berbasis ikan.
"Tersedianya kendaraan berefrigerasi untuk distribusi ikan secara higienis dan Terbentuknya koperasi yang dikelola secara profesional juga menjadi faktor penting untuk menjaga hilirisasi kampung nelayan modern," ungkapnya.
Sementara itu, Manager Fuel Channel & Partnership PT Pertamina Patra Niaga Daniel Alhabsy menjelaskan pembangunan SPBU nelayan dibutuhkan untuk memangkas biaya produksi nelayan dalam beroperasi. Selain mendapatkan lokasi yang tidak jauh, para nelayan juga mendapatkan harga jual normal yang ditetapkan PT. Pertamina.
"Kami juga akan membangun 11 lokasi SPBU Nelayan dari Program Kampung Nelayan Modern yang ditunjuk untuk dapat memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan di sekitar," tutup Daniel.
