.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil mempertahankan predikat 'A' pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023. Pencapaian ini didasarkan pada penilaian dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi yang ketat dan terukur.
Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam program 'RBExperience'. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri, pada Rabu (6/12).
"Tentu penghargaan ini bukan tujuan karena gol akhir Pemkot Surabaya adalah untuk masyarakat. Penghargaan ini menjadi bahan evaluasi, tentang bagaimana akuntabilitas kinerja dijalankan, tentang bagaimana dampak kinerja bisa kita ukur dengan baik," ujar Eri dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, penerima penganugerahan Zona Integritas di lingkungan Pemkot Surabaya kali ini, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya. Dari total 514 kabupaten/kota di Tanah Air, hanya 15 kabupaten/kota yang memiliki predikat SAKIP 'A'.
Eri menjelaskan kunci akuntabilitas kinerja adalah mendetilkan semua perencanaan hingga pengukuran hasil program yang telah dijalankan, dengan fokus pada dampak yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan belanja produk dalam negeri, digitalisasi pelayanan publik, hingga penurunan stunting.
Eri menuturkan Pemkot Surabaya juga melakukan transformasi paradigma kerja agar lebih efektif dalam melahirkan dampak positif ke masyarakat.
"Kami melakukan transformasi bagaimana memacu efektivitas kerja Pemkot Surabaya. Kami bikin ada klasifikasi ketat bahwa minimal 80 persen kerja birokrasi harus berkaitan dengan outcome, dengan dampak yang langsung dirasakan masyarakat, dan hanya tak sampai 20 persen yang berkaitan dengan aktivitas administrasi seperti perencanaan serta pelaporan," jelas Eri.
Melalui transformasi tersebut, lanjut Eri, dampak kinerja pun terukur dengan baik. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 4,65 persen per Maret 2023. Kemudian, angka investasi per semester I/2023 juga meningkat menjadi Rp 19,9 triliun, dan Surabaya juga berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan menjadi 7,62 persen.
Selain itu, Kota Surabaya juga menjadi pencetak rekor penurunan prevalensi stunting terbaik se-Indonesia. Menurut SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Surabaya mencapai angka 4,8 persen, menjadi yang paling rendah di seluruh Tanah Air. Jika dilihat dari hasil penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya bahkan lebih rendah.
Penurunan signifikan prevalensi stunting di Surabaya mencatatkan hasil yang luar biasa, mengingat pada tahun 2021 angkanya masih mencapai 28 persen. Hingga November 2023, jumlah kasus balita stunting di Kota Pahlawan ini hanya mencapai 344, mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatatkan 923 balita mengalami stunting.
"Beberapa pembenahan secara terus menerus. Bagaimana pohon kinerja atau Cascading kita bikin rinci mendetailkan kinerja dan indikator kinerja. Siapa mengerjakan apa di birokrasi menjadi jelas. Jadi tidak tumpang tindih, tetapi kolaboratif agar dampak program di masyarakat lebih terasa," paparnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Wapres KH Ma'ruf Amin mengapresiasi instansi pemerintah yang terus bekerja dan berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
"Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah," ujar Ma'ruf Amin.
(akn/ega)
