Rakyat & Pemerintah Harus Satu Suara Soal Batas Wilayah

Jakarta - Pemekaran wilayah rawan menimbulkan konflik, terutama soal perbatasan. Pemerintah daerah, DPRD dan rakyat harus memiliki kesepakatan politik yang sama soal batas wilayah mereka."Persetujuan harus bulat antara DPRD, Pemda dan rakyat," kata Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman di sela orientasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Hotel Radin Ancol, Jakarta Utara, Senin (13/11/2006).Progo mencontohkan, masih banyaknya masalah pemekaran wilayah yang berlarut-larut di Morowali, Sulawesi Barat, penetapan ibukota kabupaten tidak sesuai kesepakatan pemerintah dan rakyat. Di Mamuju, Sulawesi Barat, ada 3 kecamatan yang belum sepakat dengan pemekaran, namun aturannya terlanjur ditetapkan."Akhirnya ketika UU-nya ditetapkan, masyarakat masih belum menerima," ujar dia.Menurutnya, jika sudah ada kesepakatan politik di tingkat daerah soal batas wilayah, Depdagri tinggal menentukan titik koordinat secara teknis. Penetapan batas wilayah harus memperhatikan aspek ekonomi dan kewilayahan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan."Kita terus mengkaji berapa jumlah ideal provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia," tegasnya. (san/sss)