.webp)
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai operasi pasar sangat diperlukan untuk menggapi lonjakan harga cabai di pasaran. Menurutnya, pemerintah provinsi (pemprov) harus segera melakukan upaya intervensi dengan operasi pasar demi stabilisasi harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan data infopangan.jakarta.go.id, saat ini harga cabai keriting meroket dari Rp 43 ribu per kilo pada Oktober 2023 mencapai Rp 94 ribu per kilo. Sedangkan cabai rawit merah naik dari Rp 65 ribu, menjadi Rp 120 ribu perkilo
"Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menurunkan harga cabai, salah satunya bisa melakukan operasi pasar agar harga cabai bisa turun," ujar Suhud dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai kenaikan harga terjadi karena Pemprov DKI gagal menjaga rantai distribusi, serta tidak adanya kesiapan dalam menghadapi momen tertentu.
"Ini terjadi karena pemerintah gagal memangkas rantai pasok cabai dan mengatur pola tanam pertanian nasional, sehingga ketika terjadi situasi hambatan produksi, tidak ada proteksi harga pangan untuk melindungi masyarakat," katanya.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kenaikan harga cabai bukan saja menjadi persoalan Jakarta melainkan isu nasional. Ia mengatakan mahalnya harga cabai terjadi di berbagai daerah, seperti Maluku, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau, dan DKI Jakarta.
Oleh karena itu, Gilbert meminta Pemprov terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mencari solusi lonjakan harga cabai saat ini. Salah satunya dengan menyiapkan stok sebelum momen Nataru.
"Kita berharap eksekutif melakukan upaya, karena ini kan merupakan ritual setiap tahun naik. Jadi sebelum itu naik, sediakan stok yang cukup. Jadi mereka mesti melihat di mana stok cabai kurang, maka datangkan dari daerah lain atau beli cabai dan disebarkan ke masyarakat sehingga harganya turun," tandasnya.
(ncm/ega)
