DPR Minta UKP3R Jangan Dipersoalkan Lagi

Jakarta - DPR meminta semua pihak untuk menghentikan polemik mengenai Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Sebab Presiden SBY sudah menjelaskan perihal lembaga ini secara gamblang."Dewan menghargai respons presiden. Oleh karena itu keberadaan UKP3R tidak perlu lagi dipermasalahkan," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memberikan sambutan dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan kedua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2006).DPR juga berharap agar RRU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden bisa segera diselesaikan. Sebab dengan RUU ini akan menjadi dasar hukum bagi presiden untuk memilih anggota tim penasihatnya."Ini penting. RUU tersebut akan menjadi pedoman dan landasan hukum bagi presiden untuk memilih anggota tim pensihatnya. Jadi sebagai amanat dari perubahan UUD, RUU ini digarapkan bisa cepat diselesaikan," Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.Pembentukan UKP3R sempat memicu polemik dan perdebatan berbagai pihak. Mereka yang setuju menilai lembaga ini sangat penting untuk penegakan hukum dan menjaga iklim investasi Indonesia. Mereka yang menolak menilai, landasan hukum pembentukan UKP3R tidak jelas. Lembaga ini juga dipandang tidak perlu karena koordinasi di kabinet sudah berjalan cukup baik.Salah satu pihak yang paling getol menolak UKP3R adalah Partai Golkar. Salah satu alasannya adalah, pembentukan UKP3R ini tidak melibatkan Wapres Jusuf Kalla. Berulangkali Partai Golkar meminta agar lembaga ini dibekukan.Ketua UKP3R Marsillam Simandjuntak juga mereka permasalahkan. (djo/nrl)