KPK Gelar Festival Media Digital Pemerintah 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) 2023 bertajuk 'Menjawab Tantangan Disrupsi, Lewat Inovasi dan Kolaborasi' di Yogyakarta. Acara ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 29-30 November 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa menjelaskan kegiatan ini merupakan yang ketiga kali diselenggarakan oleh KPK. Sebelumnya, FMDP sempat vakum selama tiga tahun sejak pandemi Covid-19.

Dia juga menyebutkan kegiatan ini turut melibatkan para praktisi humas di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta komunitas antikorupsi se-Pulau Jawa sebagai pesertanya.

"Kegiatan ini kembali terselenggara dengan tujuan memperkuat sinergi dan menyelaraskan kolaborasi antar-lembaga pemerintah agar mampu menjawab tantangan perubahan dengan pelayanan informasi yang optimal kepada publik, guna mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).

Dia menerangkan percepatan teknologi informasi kian mendorong kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia. Lewat penerapan teknologi informasi, proses administratif menjadi lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ditambah inovasi good governance yang dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik.

Lebih lanjut, di hadapan 200 peserta yang hadir, Cahya menegaskan fenomena ini bisa dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Ia menilai, kolaborasi antar pemangku kepentingan akan memperkuat dan berdampak positif bagi pemberantasan korupsi.

"Dengan adanya perubahan dan penyesuaian menghadapi era disrupsi, KPK berharap kegiatan ini mampu mempercepat implementasi perkembangan teknologi yang dapat memberikan penguatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terutama terhadap transparansi, sebagai pilar utama untuk meminimalisasi celah-celah yang rawan terjadi korupsi," jelas Cahya.

Senada dengan KPK, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hasyim Gautama mengatakan komunikasi strategis menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Terlebih, ia menyebutkan masih ada praktik-praktik yang mengesampingkan aspek komunikasi publik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

"Seiring dengan kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, para pelaku kehumasan diharapkan dapat terus belajar mengenai strategi yang perlu dilakukan, agar penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu, dan juga bagaimana best practice-nya," kata Hasyim.

Hasyim pun menyoroti perihal kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, hendaknya dapat dijadikan peluang untuk mengedukasi publik dan meningkatkan literasi kebijakan.

Menurutnya, potensi literasi digital masyarakat Indonesia yang berada di atas rata-rata dunia perlu dimaksimalkan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan digital policy literacy.

"Festival ini menjadi salah satu forum diskusi bagi kita semua untuk meraih dukungan publik terhadap program yang terus dijalankan. Dengan harapan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik demi berjalannya sistem pemerintahan yang lebih cermat dan berkualitas, terlebih memasuki Pemilu pada tahun 2024," pungkas Hasyim.

Kolaborasi Antikorupsi KPK dan DI Yogyakarta

Pada sesi sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak turut menggarisbawahi media digital yang membantu meningkatkan kinerja literasi komunikasi pemerintahan.

Menurutnya, dengan kreativitas yang dihasilkan, menjadikan komunikasi publik merata ke seluruh masyarakat. Yuyuk kemudian menyebut di Yogyakarta sendiri, KPK telah melakukan sejumlah kolaborasi dalam pemberantasan korupsi.

Diantaranya pada program Piloting Desa Panggungharjo sebagai Desa Antikorupsi, intervensi kurikulum antikorupsi pada sekolah dan kampus, bahkan melakukan kajian Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga di Desa Prenggan, Kota Gede.

Untuk itu, KPK berharap kegiatan ini bermanfaat bagi peserta dalam peningkatan kompetensi pengelolaan informasi publik. Yuyuk mengatakan keberhasilan kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi teknokrasi, tetapi juga dari aspek komunikasi yang lebih baik dan komprehensif.

Sebagai informasi, FMDP merupakan bagian dari rangkaian peringatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Festival ini diisi dengan rangkaian seminar atau konferensi, diskusi, workshop, serta pameran.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan para narasumber dengan latar belakang yang beragam. Baik sebagai profesional ataupun praktisi di dunia kehumasan, untuk berbagi pengetahuan dan wawasan kepada para peserta.