.webp)
Prevalensi stunting di Sumatera Utara (Sumut) terus menurun yang diperkirakan menjadi 18% dari sebelumnya di angka 21,1%. Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin optimistis dapat mencapai target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024.
"Semua sudah berjalan baik, upaya melalui program program berjalan dengan baik hingga hari ini, berdasarkan angka prevalensi beberapa tahun belakang menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, kita optimis target 14% pada tahun 2024 tercapai," kata Hassanudin dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).
Diketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar kesehatan. Pada tahun 2022, penurunan prevalensi stunting di Sumut cukup signifikan mencapai 4,7%. Dari angka 25,8% pada tahun 2021, menjadi 21,1% pada tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian di tingkat nasional, Sumut berada pada posisi ke-6 untuk penurunan stunting tertinggi nasional, setelah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Riau dan Gorontalo. Angka prevalensi stunting Sumut pun berada di bawah rata-rata nasional yakni 21,6%.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan upaya yang dilakukan Pemprov Sumut untuk menekan prevalensi stunting. Di antaranya, pada tahun 2023, Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 316 miliar untuk penurunan dan penanganan stunting. Anggaran tersebut mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Program intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting. Adapun program yang dilaksanakan di antaranya pemberian makanan tambahan untuk anak balita, ibu hamil, penyediaan obat obatan kesehatan anak, penyediaan gizi untuk ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, pemberian suplemen dan imunisasi.
Sementara untuk program intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung penyebab stunting. Program ini umumnya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sektor non kesehatan. Adapun program yang dilaksanakan di antaranya peningkatan penyediaan air minum sanitasi, intervensi peningkatan akses kualitas gizi, intervensi peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan akses pangan bergizi.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), saat ini tercatat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut. Sebanyak 139.734 keluarga di antaranya merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.
Dengan data tersebut, Pj Gubernur Sumut pun meminta OPD Pemprov Sumut untuk memastikan segala program yang dilakukan selalu maksimal dan tetap sasaran.
"Untuk itu, bekerja harus selalu berdasarkan data, data ini penting, kami terus menggunakan data terbaru, sehingga pekerjaan kami pun terukur dan tepat sasaran sehingga hasilnya bisa maksimal," katanya.
Menurut Hassanudin, penanggulangan stunting adalah tantangan bersama yang memerlukan kerja sama yang erat. Oleh karena itu, perlu diapresiasi upaya bersama kabupaten/kota yang berusaha menurunkan tingkat stunting di wilayahnya. Penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada semua pihak yang turut berkolaborasi dalam upaya menangani masalah stunting.
"Permasalahan stunting ini merupakan masalah bersama, tanpa koborasi, mustahil kita bisa mencapai target yang diinginkan," ujarnya.
"Untuk memastikan bahwa semua program Pemprov berjalan, kami tingkatkan fungsi monitoring dan evaluasi, memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran," kata Hassanudin.
Lebih lanjut, Hassanudin mengatakan permasalahan stunting ini akan menghambat terwujudnya Indonesia emas. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan generasi penerus, maka stunting mesti tuntas.
"Pengentasan stunting ini merupakan upaya kita untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa kita ke depan," ujar Hassanudin.
Tidak hanya itu, Pemprov Sumut pun kini tengah berupaya merevitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sebagai tempat pencegahan dan penanganan stunting di desa. Upaya revitalisasi yang dilakukan Pemprov Sumut di antaranya perubahan organisasi pembina, penyediaan dukungan operasional, mendorong regulasi di daerah, peningkatan kapasitas kader dan penggalangan mitra untuk pengembangan Posyandu.
Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin mengatakan Posyandu tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan. Kini, Posyandu harus dijadikan sebagai subjek atau mitra pembangunan pemerintah.
"Dalam mencapai tujuan tersebut, melalui pembinaan dan sinergitas Posyandu, maka perlu melakukan optimalisasi peran Posyandu. Posyandu merupakan wadah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup dan layanan sosial dasar lainnya," kata Dessy, yang juga menjadi Pembina Posyandu Sumut.
Senada dengan Hassanudin, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengatakan apabila 18% tercapai pada tahun 2023, maka target tahun 2024 semakin mudah dicapai, dan upaya penurunan stunting di Sumut sudah on the track.
"Jika ini tercapai, ini akan memudahkan kita mencapai maka target kita 14% di tahun 2024," kata Munawar.
Upaya penurunan stunting juga menjadi prioritas nasional bahkan, lanjut Munawar, Peraturan Presiden (Perpres) pun dikeluarkan untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan, khususnya di Sumut. Upaya penurunan stunting yang sudah on the track, juga perlu terus dikawal dan dimaksimalkan, sehingga target 14% pada tahun 2024 dapat dicapai.
