.webp)
Busyro Muqoddas menyoroti kinerja KPK. Mantan Ketua KPK era 2010-2011 itu mengkritik lembaga antirasuah era saat ini sudah tak lagi original.
Hal itu disampaikan Busyro dalam diskusi 'Senja Kala Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)' di kawasan Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023). Awalnya, Busyro menyinggung soal pelemahan KPK.
Pertama, menurut dia, KPK dilumpuhkan dengan revisi UU KPK. Menurutnya, dengan UU yang baru, KPK secara kelembagaan tidak lagi independen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian, yang kedua, belum cukup dengan UU yang membikin KPK lumpuh secara kelembagaan diikuti dengan pemaksaan untuk dilakukan perubahan status pegawai, harus ASN semuanya. Mana ada ASN yang dalam penegakan hukum di bidang korupsi itu bisa independen. Nah, tentu ada, tapi berbeda kualitasnya," kata Busyro.
Kemudian, dia menyinggung tes wawasan kebangsaan. Menurutnya, tes wawasan kebangsaan itu cara licik untuk mendepak internal KPK.
"Tes kebangsaan dilakukan tapi ujung-ujungnya adalah bahwa itu sebuah rekayasa atas nama kebangsaan untuk mengusir, memecah dengan cara yang sesungguhnya, cara yang licik. Nah, akhirnya terjadilah pemberhentian secara prosedural, tetapi sesungguhnya secara moral itu bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip transparansi," imbuhnya.
Atas tiga hal itu, Busyro menilai KPK tidak bisa diharapkan lagi. Dia pun menganggap KPK era sekarang tidak lagi original.
"KPK yang dulu yang original, sekarang KPK ini sudah KPK yang KW, entah KW berapa saya nggak tahu. KPK yang lama itu KPK yang ori, dulu pencegahan dan penindakan itu berbasis kepada pencegatan yang integratif," paparnya.
"Misalnya satu, OTT operasi tangkap tangan. Saya mengembangkan operasi tangkap tangan itu produktif karena ada laporan dari masyarakat. Mengapa masyarakat lapor? Karena mereka percaya kepada KPK. Mengapa percaya? Karena kerja kerja KPK, OTT misalnya itu selalu hasil OTT itu dikembangkan untuk mencari apakah koruptor itu main di sektor hilir saja, ternyata tidak," jelasnya.
Lihat juga Video: Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam Seusai Diperiksa KPK
