.webp)
Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Surabaya-Sidoarjo ini menyebut program tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara kepada rakyat. Pihaknya pun menegaskan secara konstitusi, undang-undang telah menjamin ketentuan tersebut sebagaimana yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
"Itu (UU) jelas, tiap orang punya hak memperoleh akses kesehatan yang sama, hak pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, jadi negara hadir di sana," ungkap Reni dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12/2023).
Hal ini disampaikannya menyusul program kampanye nasional Partai Keadilan Sosial (PKS) bertajuk 'Sehat Mudah'
Reni menekankan negara wajib hadir dalam rangka pelayanan, perawatan, dan perlindungan dari risiko kesehatan masyarakat, salah satunya dengan menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Oleh sebab itu, menurutnya, program kampanye PKS ini menjadi solusi terkait kondisi riil di lapangan terkait laporan atau keluhan masyarakat.
"Iuran BPJS sekarang sudah gratis, namun saya sering bertemu warga yang mengadukan kalau yang bersangkutan sudah BPJS dibiayai pemerintah tapi kok tunggakan masih selalu ditagih, itu membuat resah. Yang dulunya (BPJS) mandiri karena PHK atau kondisi tidak mampu bayar lagi, itu bisa dia beralih jadi peserta BPJS kelas 3, tetapi tunggakan sebelumnya itu selalu ditagih," ungkapnya.
"Penghapusan tunggakan ini bukan kewenangan Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo, namun kewenangan pemerintah pusat, karena itu harus diperjuangkan di DPR RI," sambungnya.
Sebagai pelayan rakyat, kata Reni, PKS mengerti dan memahami keadaan tersebut sehingga membuat program 'Sehat Mudah' sebagai jalan keluar untuk menyikapi persoalan itu. Ia menjelaskan di sinilah peran negara hadir mengakomodasi kebutuhan rakyat.
"Negara hadir menjamin kesehatan warganya, ketika warga sehat upaya preventif-promotif itu diperkuat, ketika warga sakit maka dijamin dia dilayani secara berkualitas dan terjangkau bahkan gratis," urainya.
Reni pun menilai Pemkot Surabaya dan Sidoarjo sudah bagus dalam menjamin kesehatan warganya melalui penerapan sistem Universal Health Coverage (UHC) maka siapapun warga bisa menjadi peserta BPJS secara gratis.
"UHC memastikan semua orang, tanpa memandang status sosial ekonominya, punya akses pada layanan kesehatan berkualitas," ucapnya.
"Artinya masyarakat dapat berobat ke fasilitas kesehatan, mendapatkan obat-obatan, dan menjalani perawatan medis yang mereka butuhkan, tanpa khawatir akan biaya," ucapnya.
Ia pun meyakinkan komitmen PKS konsisten untuk kepentingan rakyat. Salah satunya melalui program kampanye nasional 'Sehat Mudah'.
"PKS menang, tunggakan iuran BPJS dihapus," tutupnya
Simak juga 'Kampung Madani, Strategi Eri Cahyadi Lawan Kemiskinan':
(anl/ega)
