.webp)
"Kami secara aktif memanfaatkan media digital dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unsur pentahelix tersebut untuk menyebarluaskan informasi," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2023). Hal itu Budi sampaikan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Grand Mercure Jakarta Pusat, pada Rabu (29/11).
Budi merinci beberapa program dan kegiatan Kemenkominfo yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Mulai dari Forum Koordinasi PPID bersama PPID kementerian, lembaga dan daerah, Forum Merdeka Barat 9, kampanye inovasi dengan platform, kolaborasi tata kelola pengelolaan media sosial dan penyusunan standar pelayanan informasi publik bersama institusi pendidikan, media gathering, kegiatan tahunan Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK), dan Program Literasi Digital yang melibatkan komunitas dan masyarakat.
"Harapan kami, ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya pembangunan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kominfo," tuturnya.
Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, Kementerian Kominfo juga telah memanfaatkan internet dan media sosial, sebagai katalisator dalam memperluas dan mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi. Menurut Budi, masyarakat memiliki hak fundamental untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat. Apalagi, lanjut Budi, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Kominfo terus mengupayakan percepatan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
"Tidak hanya berbicara tentang pembangunan dan akses terhadap infrastruktur digital, namun juga pemenuhan hak masyarakat atas akses terhadap informasi itu sendiri. Sehingga agenda transformasi digital juga harus didukung oleh fasilitas layanan dan teknologi penyampaian informasi publik yang memadai bahkan inovatif," ujar Budi.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo terus melakukan pelayanan informasi dengan menyediakan berbagai kanal digital yang diinisiasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Di mana pelayanan informasi yang semula berfokus pada pelayanan tatap muka, kini telah melakukan inovasi dengan membuka berbagai kanal layanan informasi baik melalui email@kominfo.go.id, juga pengembangan aplikasi pengelolaan informasi dan dokumentasi hingga aplikasi Sistem Tiketing Layanan Informasi Publik atau SIKelip," jelas Budi.
Diketahui, dengan beragam kanal layanan sejak 1 Januari 2023, PPID Kementerian Kominfo telah merespons 329 orang pemohon informasi dengan 387 permintaan informasi melalui email, dan 66 orang pemohon informasi melalui WhatsApp atau Layanan Respons Cepat serta 14 layanan informasi melalui aplikasi SIKelip.
"Yang terbaru Kementerian Kominfo telah meluncurkan fitur disabilitas website utama badan publik. Fitur ini telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti netra total, netra warna, disleksia dan gangguan motorik. Di mana fitur ini mampu memperbesar dan memperkecil teks dengan suara hingga mengatur rata kanan dan rata kiri," jelas Budi.
Melalui SiKelip yang bisa diakses di melalui tautan https://eppid-sikelip.kominfo.go.id dan aplikasi di Play Store, PPID Kementerian Kominfo menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berkaitan dengan layanan informasi publik.
"Proses bisnis dan conceptual model aplikasi SIKelip menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan info.go.id. Selain itu, PPID Kementerian Kominfo menjadi pilot project implementasi info.go.id.," tutur Budi.
Budi menegaskan tekad untuk mengeksekusi program prioritas rencana aksi dan kebijakan guna mencapai keterbukaan informasi yang berkelanjutan. Prioritas pertama adalah mendukung infrastruktur satu data Indonesia melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
"Program edukasi keterbukaan informasi publik melalui seminar dan forum yang mengangkat berbagai isu penting di masyarakat. Termasuk optimalisasi website eppid.kominfo.go.id. dan peningkatan keamanan dan perlindungan data pribadi pemohon informasi. Kominfo juga telah merevitalisasi ruang layanan PPID dengan melengkapi fasilitas layanan bagi penyandang disabilitas," jelasnya.
Sebagai informasi, dalam Uji Publik Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Budi didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba. Kemudian, hadir sebagai panelis antara lain Pakar Keterbukaan Informasi Publik Alamsyah Saragih, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Almas Sjafrina.
Simak juga 'Kominfo Gandeng Polri dan Bawaslu Awasi Konten soal Pemilu':
(akd/ega)
