.webp)
BPH Migas menegaskan kerja sama semua pihak dibutuhkan agar distribusi BBM subsidi terkendali, sekaligus mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan. Hal ini mengemuka dalam Dialog Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Bupati Bangka Tengah ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi, Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, instansi terkait, dan badan usaha.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyampaikan BPH Migas memiliki tugas dan fungsi terkait pengaturan dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi agar tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu diketahui, terdapat dua konsep pengaturan dan pengawasan BBM yang dilakukan BPH Migas, yaitu BBM bersubsidi seperti solar dan minyak tanah (Jenis BBM Tertentu/JBT) serta BBM kompensasi yaitu Pertalite (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan/JBKP), di mana keduanya menggunakan anggaran negara," jelas Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11/2023).
"Kami menjelaskan hal tersebut agar pemahaman kita sama, satu persepsi tentang mana yang termasuk subsidi dan mana yang kompensasi, dan bagaimana kami dari BPH Migas melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga pendistribusian JBT dan JBKP ini tepat sasaran," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Halim memaparkan adanya Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP yang bertujuan mengatur segmentasinya lebih tepat.
"Jadi saudara-saudara kita yang bekerja di bidang pertanian, nelayan, UMKM, dan pelayanan umum seperti rumah sakit tipe C, mendapatkan akses BBM subsidi dan BBM kompensasi yang lebih mudah dengan surat rekomendasi. Nantinya, akses ini terintegrasi antara Dinas-Dinas Penerbit Surat Rekomendasi, BPH Migas, dan Badan Usaha Penugasan," paparnya.
"Pendistribusian serta pengawasan nantinya menggunakan sistem IT. Kalau menggunakan IT, penyalahgunaan Surat Rekomendasi, akan terdeteksi sehingga kita dapat melakukan preventif terhadap potensi dan modus-modus penyalahgunaan BBM Subsidi," tambahnya.
Ia menambahkan pihaknya berterima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran. BPH Migas pun diketahui terus bekerja sama agar kuota BBM dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Insya Allah dengan pengendalian yang kita lakukan ini, kuota BBM subsidi tersebut mencukupi. Kami berusaha semaksimal mungkin agar BBM subsidi selalu tersedia untuk masyarakat yang berhak menerimanya," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi meminta agar Hiswana Migas dapat memberikan edukasi dan menegur tegas operator-operator SPBU yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Kalau operator itu memang salah, mestinya operator ini sendiri yang harus menanggung akibat dari penyalahgunaan BBM subsidi," ujar Iwan.
Ia pun meminta operator dapat melaporkan ke pihak terkait, termasuk BPH Migas, jika menemukan penyalahgunaan QR Code.
"Pengerit BBM ini rata-rata menggunakan satu kendaraan, tapi memiliki beberapa QR Code. Operator agar melapor jika menemukan hal tersebut dan nanti kita blokir nomor-nomor QR Code itu, karena ini jelas ada penyalahgunaan. Mestinya satu kendaraan satu QR Code, tidak boleh ada satu kendaraan tapi memiliki sepuluh QR Code," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya menegaskan BBM subsidi menjadi perhatian khusus Komisi VII DPR. Pihaknya ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Bambang pun berharap keluhan masyarakat dapat segera diatasi, misalnya dari petani dan nelayan serta transportasi umum yang mengalami kendala mendapatkan BBM subsidi.
"Pak Bupati menyampaikan persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana mencari solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan benar, tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran dalam distribusinya," kata Bambang.
Lebih lanut, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan BBM sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi. Ia berharap melalui dialog ini masyarakat Bangka Tengah mendapatkan BBM subsidi dengan lebih mudah.
Algafry pun menyambut gembira rencana BPH Migas menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi agar BBM subsidi tepat sasaran.
