.webp)
Menkominfo Budi Arie Setiadi ikut menelusuri dugaan kebocoran data pemilih di KPU. Budi menyebut pihaknya menyelidiki hal itu bersama sejumlah instansi.
"Kita terus ini, terus melakukan penelusuran. Gini, jadi saya sudah menugaskan Dirjen Aptika (Aplikasi Informatika) untuk melakukan penelitian apa penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya," ujar Budi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Dia menyebut permasalahan tersebut coba diselesaikan oleh pihak KPU hingga BSSN. Kemenkominfo turut berkoordinasi dengan KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kita koordinasi dulu dengan BSSN, dengan KPU, untuk terus mengantisipasi soal keamanan IT KPU," terang Budi Arie.
Budi berharap masalah dugaan kebocoran ini bisa segera diselesaikan. "Secepatnya, secepatnya. Ini kan baru tadi pagi. Ya secepatnya kita selesaikan," terangnya.
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyilidikan dugaan kebocoran data tersebut.
