.webp)
Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar uji publik monitoring dan evaluasi (monev) 2023 terhadap sejumlah lembaga, termasuk KPK. Salah satu panelis dalam monev kali ini bertanya kepada KPK tentang transparansi informasi publik setelah Firli Bahuri, yang kini diberhentikan sementara dari Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka.
Hal itu ditanyakan oleh Abdul Rahman Ma'mun, yang menjadi salah satu panelis. Dia bertanya apakah penetapan Firli sebagai tersangka mempengaruhi yang ada di lembaga antikorupsi itu.
Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan KPK akan terus memberikan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik yang ada. Dia menegaskan hal itu merupakan komitmen KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengenai komitmen Pimpinan KPK apakah berpengaruh pada kebijakan transparansi, saya rasa secara kelembagaan kami akan tetap memberikan layanan informasi sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik," ucapnya di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Dia menegaskan penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka tak berpengaruh pada komitmen kebijakan kelembagaan KPK. Uji publik ini akan dilakukan hingga Kamis (30/11).
"Tidak ada pengaruhnya dilihat dengan tulisannya kemarin ada penetapan tersangka atas pimpinan kami itu tidak berpengaruh pada kebijakan secara kelembagaan," tutupnya.
