.webp)
Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Homaidi, berpendapat pihak ada yang coba 'menarik masuk' Polri dalam arus kontestasi Pemilu 2024. Pihak yang dimaksud oleh Edi, melakukan hal tersebut untuk keuntungan elektoral.
Edi menerangkan upaya menarik Polri dalam isu politik nampak dari munculnya narasi-narasi seolah Polri berpihak pada kelompok tertentu. Namun menurut Edi, narasi tersebut tak memiliki bukti dan sumir.
"Dinamika politik Pemilu belakangan ini oleh para aktor-aktor politik, telah secara langsung atau tidak langsung, institusi Polri coba ditarik masuk dalam arus kontestasi demi keuntungan elektoral oleh pihak pihak tertentu. Hal itu nampak ketika muncul narasi yang dibangun bahwa seolah-olah Polri menjadi bagian dari kepentingan politik praktis elektoral Pemilu 2024," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edi menilai terlalu sempit bila mengambil kesimpulan atas narasi yang dimunculkan. Apalagi, lanjut dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menegaskan dan menjelaskan hingga mengeluarkan surat telegeram pada jajarannya soal netralitas Polri yang diatur dalam undang-undang.
"Landasan argumentasi atas narasi tersebut masihlah sangat sumir, karena fakta-fakta yang dikemukakan lebih kepada asumsi bukan berdasarkan bukti, serta pengambilan kesimpulan yang sempit (tidak menyeluruh). Padahal kita tahu institusi Polri, melalui Kapolri, sudah jelas dan tegas mengeluarkan penegasan bahwa Polri netral dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan telegram tentang netralitas Polri," jelas Edi.
Menurutnya narasi yang mengaitkan Polri mendukung kelompok politik tertentu adalah hal yang tak adil, tak realistis. Dia pun menyayangkan pihak-pihak yang berupaya mempengaruhi publik dengan isu Polri tak netral di Pemilu 2024.
"Untuk itu, menurut kami, narasi yang terus menerus dihembuskan dan dibangun bahwa seolah-olah Polri tidak netral adalah tidak fair dan tidak realistis. Justru mungkin punya agenda tertentu tersembunyi. Sehingga kita menyayangkan tindakan tersebut yang akan mempengaruhi asumsi publik bahwa seolah-olah Polri tidak netral," tutur Edi.
Dia menyampaikan Polri memiliki peran strategis untuk mensukseskan pesta demokrasi. Oleh sebab itu dia meminta u[aya membangun narasi negatif soal netralitas Polri disudahi.
"Padahal, peran Polri sangat strategis dalam mensukseskan Pemilu, sehingga upaya-upaya untuk meruntuhkan kepercayaan Polri oleh masyarakat melalui narasi Polri tidak netral perlu segara dihentikan dan disudahi. Karena sesungguhnya upaya tersebut mencederai demokrasi itu sendiri, di mana mensyaratkan adanya aturan main atau role of the game dan penegakan hukum," terang dia.
Dia lalu menuturkan reputasi Polri dipertaruhkan terkait netralitas di pemilu. Oleh sebab itu dia mendukung komitmen Polri untuk memegang prinsip netralitas.
"Apalagi kemarin-kemarin banyak berita berseliweran di ruang publik, adanya indikasi Polri tidak netral, terutama yang disampaikan oleh Aiman. Reputasi Polri benar-benar dipertaruhkan jika tidak netral dalam pemilu nanti," kata Edi.
Namun Edi yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjaga independensi Polri dan profesionalitas Korps Bhayangkara di Pemilu 2024. Dia lalu mengingatkan netralitas KPUdan Bawaslujuga menjadikunci kesuksesan Pemilu 2024.
"Tapi saya yakin Polri di bawah Jenderal Sigit akan bisa menjaga independensinya dan profesionalitasnya dalam Pemilu 2024 nanti. Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, netralitas lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga sangat dibutuhkan," pungkas Edi.
(aud/fjp)
