.webp)
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyetujui penambahan anggaran Perubahan APBD tahun 2023 hingga akhir tahun Rp 28 miliar. Ia menegaskan anggaran tersebut harus dilaksanakan tepat sasaran, khususnya pada alokasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 13,36 miliar.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan anggaran Perubahan APBD ini ditambahkan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat. DKI Jakarta mendapatkan dana transfer yang telah diatur alokasinya, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 13,36 miliar dan penambahan alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp 15,059 miliar.
"Harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta," tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetyo menilai data kemiskinan di DKI Jakarta saat ini masih carut-marut. Sebagai contoh, di lapangan masih banyak terjadi keluarga dengan kategori mampu yang mendapatkan subsidi pendidikan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan menemukan sekitar 75 ribu siswa usia 6-21 tahun tak layak sebagai penerima KJP. Beberapa penyebabnya antara lain alamat kosong dan tidak sesuai, berstatus keluarga PNS/TNI/Polri, memiliki mobil, memiliki NJPO di atas Rp 1 miliar, berkategori anak keluarga mampu, telah meninggal dunia, atau telah pindah sekolah ke luar DKI Jakarta.
"Jangan sampai ada stigma warga Jakarta miskin semua jadinya. Karena itu perlu ada sinkronisasi dan update data berkala. Ini petugas perlu turun langsung ke lapangan agar yang bantuan yang diberikan tepat sasaran," paparnya.
Terkait penangangan stunting, Pras pun meminta Dinas Kesehatan hingga perangkat lingkungan (RT dan RW) terlibat mendeteksi, menangani, dan mengawasi. Berdasarkan data stunting.jakarta.go.id pada Senin (27/11/2023), 39.793 balita masih berstatus mengalami permasalahan gizi di Jakarta.
"Sebab saya mendapat laporan adanya ketidaksesuaian kerja dan tanggung jawab di bawah. Ini harus dibereskan, harus bersinergi mulai dari deteksi, menangani sampai pengawasannya. Anggarannya sudah ditambah hingga akhir tahun. Saya berharap dapat tertangani dengan baik," tandasnya.
Sementara itu, Ketua TAPD DKI Jakarta Agus Setyono sebelumnya menjelaskan pengalokasian penambahan anggaran Rp 13,36 miliar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disalurkan melalui dua kegiatan.
Kedua kegiatan tersebut antara lain penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta sebesar Rp 5,96 miliar dan penurunan angka stunting di Jakarta sebesar Rp 7,36 miliar. Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat karena dinilai berhasil dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Jadi, penambahan pagu ini bukan kita yang harus mencari dananya, tapi insentif dari pemerintah pusat yang tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem," pungkas Joko.
(ega/ega)
