KPK Tetapkan Pihak Swasta Jadi Tersangka Baru Dugaan Suap Proyek Jalur KA

Jakarta - KPK menetapkan pihak swasta bernama Muhammad Suryo sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa- Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

"Benar (Muhammad Suryo sudah tersangka)," kata Johanis Tanak kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Nurul Ghufron Dukung Nawawi Jadi Ketua KPK: Paling Senior, Tak Ada Resistensi

Kendati demikian, Johanis Tanak belum memerinci keterlibatan Suryo dalam perkara ini.

12 Tersangka Kasus Suap Jalur Kereta Api

KPK mengatakan nilai nominal dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tak hanya Rp 2,8 miliar seperti yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.

Tanak mengatakan nilai nominal tersebut didapat seusai pemeriksaan para terperiksa dan didukung sejumlah bukti.

"Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar," jelas Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Baca juga: KPK Tahan 1 Tersangka Baru Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api

Sejauh ini KPK telah menetapkan 12 tersangka kasus tersebut. Mereka dibagi ke dalam kluster penerima dan pemberi suap.

Ke-12 tersangka dalam kasus ini ialah:

Pihak Pemberi
1. DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
2. MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
3. YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
4. PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

Pihak Penerima
1. HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng
3. PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng
4. AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel
5. FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar.

Baca juga: KPK Ungkap Ada Oknum Ngaku Pegawai KPK Bisa Hentikan Kasus Proyek KA

Nawawi Angkat Bicara

Belakangan pada Senin, 27 November 2023, Nawawi Pomolango yang pada hari itu diambil sumpah sebagai Ketua KPK sementara pengganti Firli Bahuri memberikan penjelasan. Nawawi menegaskan KPK selalu mengumumkan status tersangka dalam konferensi pers terbuka.

"Sebelum ada pengumuman tersangka di sini (ruangan jumpa pers), belum ada," kata Nawawi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Simak juga Video: OTT KPK Bongkar Dugaan Korupsi Jalur KA Dari Cianjur Sampai Makassar

[Gambas:Video 20detik]

(whn/imk)