.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengesahkan APBD tahun 2024 sebesar Rp 81,71 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Adapun keenam program prioritas tersebut, antara lain penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungannya terhadap enam program prioritas tersebut. Ia optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal pada tahun depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemprov DKI," ujar Khoirudin dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).
Dia juga menyatakan siap untuk melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas, terutama untuk penanganan kemacetan dengan anggaran cukup besar, yakni Rp 6,9 triliun. Jumlah ini merupakan 10 persen dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp 72,6 triliun.
"Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov untuk penanganan macet, agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang," ucapnya.
Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. Ia menyatakan siap bersama Pemprov DKI untuk terus berupaya mengatasi kemacetan.
Ia menyebutkan salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangkauan layanan untuk mempermudah masyarakat menikmati transportasi umum.
"Masyarakat masih banyak yang menggunakan mobil pribadi karena belum semua publik transportasi mengakses tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh para masyarakat yang bekerja di Jakarta," tandasnya.
