.webp)
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) menggelar kegiatan penerangan hukum pemilu dengan KPU se-DKI Jakarta. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dengan kejaksaan.
"Sharing dari sisi yuridisnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja lebih efektif," kata Wahyu, dalam keterangan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati DKI Ade S, Jumat (24/11/2023).
Kegiatan tersebut digelar dengan tema 'Peran Bidang Intelijen Kejaksaan dalam Pemilu Presiden, DPRD, DPD, dan Kepala Daerah'. Acara tersebut digelar di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 23 November 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Wahyu meminta jajaran KPU di DKI Jakarta bekerja sama dengan kejaksaan di wilayahnya, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemilu.
Sementara itu, Ario Wahyu Hapsoro, selaku Kasi Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mewakili Asisten Intelijen Kejati DKI, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Forkopimda dengan KPUD Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap pelaksanaan pemilu dan pasca-pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.
Selain itu, Rolando Ritonga, Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Bidang Pidum Kejati DKI Jakarta, mengatakan saat ini telah dibentuk Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
"Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia," paparnya.
"Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari upaya bersama untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan tanpa hambatan di Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Dalam acara itu, turut hadir anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, Melvi Agustina, Fahmi Zikrillah, Mohamad Tarmidzi, Irwan Supriadi Rambe, dan Dodi Wijaya serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir.
(yld/dhn)
