.webp)
Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat lanjutan dengan Kementerian Agama (Kemenag) beserta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Senin depan. Jika rapat menghasilkan keputusan, maka biaya haji per jemaah untuk 2024 bisa langsung diumumkan.
"Kita mengagendakan di hari Senin kalau kesepakatannya sudah menemui di titik yang sama," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, dihubungi, Jumat (24/11/2023).
Marwan mengatakan hasil Panitia Kerja (Panja) biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) baru menyepakati di angka Rp 93,4 juta. Namun, katanya, angka tersebut belum menentukan berapa biaya yang ditanggung jemaah dan jumlah nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah atau BPKH.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita baru dapat ancar-ancar angka Rp 93.410.000,- tetapi itu kan baru BPIH belum sampe ke Bipih. Nanti kita akan menghitung lagi kira-kita proporsinya itu, kalau pemerintah kan mengusulkan 70 persen beban jemaah, 30 persen beban nilai manfaat. Sekalipun Rp 93 juta kalau 70:30 proporsinya itu masih besar," ujarnya.
Hal tersebut akan dibicarakan oleh Komisi VIII dan lembaga terkait minggu depan. Ia berharap proporsi yang dibayar jemaah paling tidak 60 persen dari BPIH supaya tanggungannya tak terlalu besar.
"Dari sini kemampuan BPKH mengelola uang haji ini, kalau kita buat 70:30 mungkin kita tidak defisit, kalaupun defisit tidak sampai Rp 1 Triliun. Kalau kita buat 60:40, mungkin saja defisit sekitar Rp 1 Triliun lebih, kalau mau sehat tentu tidak boleh defisit," kata Legislator PKB ini.
"Cuma, kalau kita terapkan sekarang itu tidak aspek keadilannya tidak ketemu. Karena jemaah yang lalu-lalu itu diberikan subsidi yang memadai. Maka peningkatannya harus bertahap sedikit demi sedikit. Jadi kalau kemarin 50:45 sekarang paling tidak 40:60, 60 persen beban jemaah, 40 beban nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah)," pungkasnya.
Simak juga 'Saat Ma'ruf Minta Usulan Biaya Haji Rp 105 Juta/Jemaah Didiskusikan Lagi':
