.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Kejaksaan Agung baru-baru ini membahas pembentukan Badan Pemulihan Aset Negara. Pembentukan ini untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara yang berasal dari hasil tindak pidana.
"Karena banyak sekali aset yang sudah menjadi barang bukti susah tertangani. Karena begitu banyaknya, dan berada di banyak tempat, dengan ini tentu akan menyelamatkan jadi barang bukti aset yang telah disita kejaksaan," jelas Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).
Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu Jaksa Agung, di Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pembentukan ini juga salah satunya sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana tupoksi Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan sampai proses eksekusi dalam melakukan asset tracing dan asset recovery.
"Melalui Pembentukan Badan Pemulihan Aset, nantinya dapat lebih adaptif dan terkoordinir mengenai aset-aset yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht). Dengan demikian, aset-aset tersebut dapat segera dilakukan pelelangan atau dimanfaatkan oleh negara, termasuk juga dapat perkuat kolaborasi Instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk penyelamatan aset negara," ungkapnya.
Diketahui, pada 2022, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah mengembalikan kerugian negara hingga Rp 2,04 triliun. Peningkatan status Badan Pemulihan Aset dari sebelumnya Pusat Pemulihan Aset. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, juga diharapkan mengatasi kendala birokrasi yang panjang. Sehingga, pertukaran data dan informasi serta komunikasi menjadi lebih efektif, bahkan hingga tingkat internasional.
(prf/ega)
