Pemprov DKI Jakarta menggelar apel dan gladi kesiapsiagaan bencana menghadapi musim hujan tahun ini. Apel dipimpin oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (24/11/2023), kegiatan digelar di Pintu Air Malaka Sari, Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur. Apel diikuti oleh personel gabungan BPBD, Satpol PP, pemadam kebakaran (damkar), serta pasukan oranye, kuning, biru, dan hijau, yang tergabung dalam pasukan pelangi. Secara keseluruhan, kegiatan apel serentak dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
"Tadi sudah disampaikan Kepala BPBD bahwa bulan Februari akan ada hujan ataupun sesuatu hal yang memang patut kita waspadai berdasarkan hasil informasi dari BMKG," kata Heru Budi di lokasi, Jumat (24/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru juga meminta setiap kelurahan dan kecamatan di Jakarta menyiapkan perahu untuk mengantisipasi penanganan bencana. Dia juga mewanti-wanti agar setiap alat yang digunakan untuk penanganan banjir dalam kondisi prima dan tak mengalami kerusakan sekecil apa pun.
"Setiap kecamatan atau kelurahan ada perahu. Jadi saya sedikit cerita, pak camat perahunya ada? Ada. Biasa saya dipajang depan kantor kecamatan, tapi kenapa hari-H nggak diturunkan? Di pompa nggak turun-turun, ternyata bocor. Jadi dipajang hanya untuk dilihat saja. Saya minta kepada seluruh perangkat terkait kebencanaan mempersiapkan, tidak hanya apel, tapi tunjukkan nanti saat dibutuhkan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, kepada personel Dinas Sumber Daya Air, Heru meminta agar memastikan pompa air diletakkan di lokasi strategis atau wilayah rawan banjir. Kemudian, setiap wali kota diinstruksikan selalu memastikan kesiapan suku dinas terkait penanganan banjir.
"Dinas SDA, sebagai contoh, siapkan pompa-pompa air, pastikan pompa di tempat strategis, berfungsi dengan baik. Keempat para walkot juga mengecek seluruh sudin terkait, sudin kebakaran, sudin kebencanaan, sudin sosial, bagian-bagian yang ada di Bapak memastikan semua siap," ujarnya.
Heru juga meminta agar personel melakukan piket bergilir di posko kebencanaan secara disiplin. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal.
"Biasanya dibagi piketnya per asisten atau per suku dinas, pengalaman yang lalu-lalu biasanya hanya ada diwakilkan oleh petugas Satpol PP, diwakilkan oleh staf Sudin Perhubungan. Sudin lain begitu piket absen tanda tangan, tidak ada di tempat posko yang ditempatkan. Ini harus sadar, piket harus bergantian," ucapnya
Sementara itu, Dinas Sosial diminta menyalurkan bantuan secara merata serta mengadakan posko trauma healing bagi warga yang terkena musibah.
"Dinsos mempersiapkan untuk bisa di akhir dalam proses bantuan seperti healing dan kerawanan bagi anak bisa bantu memulihkan mental anak dan keluarga jika mereka dapat bencana," ujarnya.
"Semoga apa yang diramalkan BMKG tidak terjadi," sambungnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan alat, seperti motor hingga perahu yang digunakan untuk penanganan kebencanaan serta menyaksikan simulasi tanggap bencana. Salah satu tahapan yang diperagakan ialah evakuasi kotak suara apabila bencana banjir menerjang tempat pemungutan suara pada Pemilu 2024.
Simak juga 'Daftar UMP 2024 Se-Indonesia, Jakarta Tertinggi':