.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan arahan ke jajarannya dalam Townhall Meeting Penyelenggaraan Kinerja Kewilayahan. Dalam acara tersebut, Heru mewanti-wanti jajarannya untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
"Jelang Pemilu hati-hati, kita semua, ASN, termasuk saya. Saya tidak pernah perintahkan macam-macam kepada bapak loh ya, saya tidak pernah memerintah macam-macam. Aturannya satu, netral. Kalau kita netral kan enak," kata Heru di hadapan para pejabat Pemprov DKI di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Heru mengingatkan media sosial ASN juga akan dipantau. Dia mengingatkan jajarannya tak berfoto dengan gaya mirip kampanye.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Foto sudah diatur, tidak boleh tanda-tanda mirip-mirip atau sama. Itu juga ada survei lho. Pak lurah paling jauh itu dipantau juga. Sudah bekerja saja, kalau kita netral kan enak. Datang duduk ya kerja bantu warga bereskan program-program kerja," ujarnya.
Heru juga menyinggung soal atribut kampanye yang akan dipasang di DKI Jakarta. Dia mengingatkan jajarannya memberikan kebebasan pemasangan atribut kampanye selama sesuai aturan.
"Mengenai atribut kampanye sudah diatur. Ya, namanya pesta demokrasi biarkan saja, mau pasang spanduk, mau pasang baliho, umbul-umbul, selama 3 bulan, yang tidak boleh di mana, itu ada aturannya," ujarnya.
Heru kemudian menjelaskan risiko yang akan diterima ASN jika terbukti tidak bersikap netral dalam Pemilu 2024. Salah satunya pemberhentian dari jabatan.
"(Ada sanksi) berupa teguran, lalu penundaan gaji, terus penurunan. Diberhentikan dari jabatan. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah," pungkasnya.
Lihat juga Video: Panglima TNI Ingatkan Prajurit Tak Berpolitik Praktis, Ada Sanksi Pidana!
