DPD Meminta SBY Tegas Soal UKP3R

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida meminta Presiden SBY lebih tegas dan berani terkait keberlanjutan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Hal itu untuk menjawab kewibawaan presiden yang telah mengeluarkan Keppres Pembentukan UKP3R."Harus tetap jalan saja. Karena ini untuk perbaikan reformasi birokrasi dan investasi. Ini bagus sekali untuk rakyat, tapi harus tetap memperjelas dan mempertegas fungsi kewenangannya," kata Laode Ida saat jumpa pers di kantornya, Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2006).Menurut mantan aktivis LSM ini, urgensi UKP3R sangat diperlukan karena banyak sekali menteri yang semestinya menjalankan tugasnya tidak melakukan tugasnya dengan baik, tapi lebih banyak mengurusi partainya."Dari segi urgensi sangat diperlukan, karena sampai masuk tahun ketiga banyak janji yang belum terpenuhi. Kalau saya ibaratkan katrol, UKP3R ini saya ibaratkan gir untuk mempercepat perbaikan roda pemerintahan," tandasnya.Meski demikian, agar tidak menjadi isu temporer, Laode mengusulkan UKP3R dijadikan sebagai permanent residential delivery unit. "Agar tidak terkesan kepentingan Presiden SBY sementara, harus dibuat permanen lembaga ini biar menjadi model bagi presiden mendatang," imbuh Laode.Dia meminta kepada para politisi untuk tidak memelintir berita terkait UKP3R karena tidak baik untuk keharmonisan duet SBY-JK. "Jangan sampai presiden dan wapres tercederai terkait masalah ini karena keduanya milik rakyat," ujarnya.Bahkan Laode menyarankan agar SBY berani melakukan perombakan kabinet terhadap menteri yang selama ini tidak menjalankan tugasnya dan hanya mementingkan partainya.Untuk mendukung UKP3R, DPD akan mengirimkan surat ke presiden secara resmi. "Saya sudah konsultasi dengan pimpinan lainnya. Ini akan segera dikirimkan ke presiden untuk mendukung UKP3R," terangnya. (san/sss)