.webp)
"Kalau kemarin jalan tol telah dibangun oleh Bapak Presiden. Sekarang, pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik dengan digitalisasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).
"Saya mengajak seluruh instansi pemerintah untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin berdampak bagi masyarakat luas," sambungnya.
Menurutnya, transformasi digital dalam pelayanan publik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan, serta mendorong penciptaan inovasi dalam memecahkan masalah yang ada.
Anas menilai penyelenggaraan SPBE yang baik dalam pelayanan publik juga dapat menaikkan indeks-indeks lain secara paralel, seperti persepsi korupsi, kemudahan berbisnis, hingga penegakan hukum.
"Namun perlu diingat bahwa SPBE tidak harus selalu menambah aplikasi. Tiap inovasi atau fungsi baru dapat diintegrasikan dan diinteroperabilitaskan ke dalam aplikasi yang sudah ada," katanya.
Ia pun mengungkap salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antara lain dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dari hasil evaluasi tersebut, maka akan dihasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai nilai atas kualitas pelayanan publik secara nasional.
"Berdasarkan hasil PEKPPP tahun 2023, dihasilkan IPP sebesar 3,88 yang termasuk dalam kategori Baik. Dari hasil evaluasi juga didapatkan 61 UPP kementerian/lembaga, 26 UPP provinsi, 48 UPP kabupaten/kota, dan 10 UPP BUMN yang mendapatkan kategori prima," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan pada pelaksanaan PEKPPP tahun ini, terdapat perbedaan teknis dalam pelaksanaan evaluasi dibanding tahun sebelumnya.
Pada tahun ini, terdapat pelaksanaan PEKPPP mandiri di mana evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) dilakukan oleh biro/bagian organisasi masing-masing instansi, yang kemudian dilakukan validasi oleh Kementerian PANRB.
Pada tahun ini juga, dilakukan evaluasi pada seluruh ruang lingkup pelayanan publik, yakni pada pelayanan administrasi, barang dan jasa. Selain itu, juga terdapat PEKPPP khusus, di mana Kementerian PANRB akan turun langsung di wilayah prioritas pembinaan yang dilakukan di Kepulauan Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta di BUMN sektor logistik.
Adapun dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada PermenPANRB No. 29/2022 tentang PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB No. 1/2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.
Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, Anas menuturkan dalam upaya menjaga kualitas pelayanan publik, Kementerian PANRB tidak hanya dilakukan melalui PEKPPP. Dalam pengintegrasian berbagai pelayanan publik melalui MPP, juga dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
Untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Kementerian PANRB pun melakukan pemantauan terhadap kesediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan di UPP. (akn/ega)
