Pakar PBB Nilai Pengadilan Saddam Tidak Adil

Jenewa - PBB ikut bersuara soal hukuman mati mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Pengadilan Saddam dinilai tidak independen dan adil.Pelapor Khusus PBB bidang independensi hakim dan pengacara Leandro Despouy mengkhawatirkan dampak vonis Saddam terhadap situasi di Irak. Menurutnya Saddam harus diadili dalam pengadilan yang independent dan adil yang didukung PBB."Keputusan ini merupakan kontradiksi dari tumbuhnya tendensi dunia untuk menghapuskan hukuman mati," kata Despouy seperti dilansir AFP, Selasa (7/11/2006).Dia mengkritik minimnya pengamatan kerangka hukum yang mendukung HAM. Dia pun meragukan proses peradilan yang dipimpin hakim-hakim dalam masa pendudukan AS dan didanai Washington."Selama pengadilan, 1 hakim, 5 kandidat hakim, 3 pembela, dan 1 pegawai pengadilan tewas," ungkapnya.Despouy menegaskan pengadilan Saddam tidak punya kompetensi karena hanya bisa mengadili orang Irak. Pengadilan tidak bisa mengadili kejahatan perang yang dilakukan tentara asing semasa Perang Teluk (1990) dan masa pendudukan setelah 1 Mei 2003. (fay/fay)