Ini Cara Kementerian ATR/BPN Percepat Sertifikasi Kepemilikan Tanah

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN terus bergerak untuk mengatasi sejumlah permasalahan pertanahan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah mafia tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurus sertifikasi kepemilikan tanah.

Namun,kendala yang kerap dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas layanan dari pemerintah yang kurang mendukung saat pengurusan sertifikasi tersebut. Mendengar hal itu, maka Kementerian ATR/BPN pun berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pengurusan sertifikasi kepemilikan tanah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni di acara Demi Indonesia Bangga Special Interview beberapa waktu lalu.

Raja Juli mengatakan sebelumnya terdapat sekitar 129 layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN. Melihat hal tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pun meminta 129 layanan tersebut ditinjau dan disimplifikasi agar lebih optimal.

"Dari percakapan teman-teman ternyata ada 7 layanan, (di mana) yang 7 itu merepresentasikan 79% layanan, hampir 80% layanan. Kalau kita berhasil memperbaiki 7 layanan ini, artinya rakyat akan puas pada pelayanan publik yang kita berikan," jelas Raja Juli yang dikutip dari 20detik, Senin (20/11/2023).

Raja Juli melanjutkan setelah disimplifikasi, Hadi Tjahjanto meminta 7 layanan tersebut menjadi layanan prioritas dan disebut sebagai 'Lantas'.

"Bagi rakyat itu yang penting kan jelas layanan apa, syarat nya apa, waktunya penyelesaiannya berapa lama, dan biayanya berapa. Sekarang lantas ini bisa kita announce ke publik apa Roya, pengecekan sertifikat, itu syaratnya jelas," jelas Raja Juli.

Diketahui, 7 Layanan Prioritas yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN terdiri dari Pengecekan Sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.

Raja Juli menambahkan 7 layanan prioritas ini juga didukung dengan teknologi yang dirasa mumpuni. Pasalnya kini dengan teknologi, maka dimulai transformasi digital dengan baik.

Ia mencontohkan semisal saat ini di kampung punya berkas kepemilikan tanah, ketika berkasnya lengkap, itu bisa langsung tinggal di upload. Nantinya argo di website Kementerian ATR/BPN akan jalan dan ada keterangan di dashboard untuk diselesaikan selama tiga hari.

Nantinya jika selama tiga hari tidak selesai, maka laporan tersebut akan berwarna merah dan menjadi perhatian yang harus diselesaikan oleh kantor pertanahan terkait.

"Biasanya akan kita rangking setiap dua minggu, kita akan lihat kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Rapotnya nanti Pak Menteri bacakan 20 layanan yang terburuk agar 2 minggu ke depan diperbaiki. Jadi sekarang kebanyakan dashboardnya itu hijau," terang Raja Juli.

Selain peningkatan melalui transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga sering melakukan survei melalui Whatsapp. Pada survei tersebut, masyarakat akan ditanyai mengenai apakah layanan yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Raja Juli mengatakan 90% masyarakat mengatakan sudah sesuai. Kendati demikian pihaknya akan tetap melakukan peningkatan kualitas pelayanan agar semakin baik lagi.

"Kami percaya salah satu yang paling penting dari pelayanan publik adalah kami menerima kritik, terbuka saran. Pintu kami buka seluas-luasnya," ucap Hadi.

Sebagai informasi, atas keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam membantu percepatan reforma agraria dalam sertifikasi kepemilikan tanah, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni mendapatkan apresiasi dari detikcom dalam program detikcom Awards. Ajang ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.