SBY Pertahankan UKP3R, Tata Kerja Disusun

Jakarta - Biarpun menuai banyak protes dari Golkar -- bahkan sempat disebut dibekukan --Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap akan mempertahankan keberadaan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Penegasan tersebut disampaikan oleh Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dalam keterangannya pada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/11/2006) sore. "Dibentuknya UKP3R berangkat dari tujuan yang konstruktif agar Presiden bisa memantau dan mengelola secara efektif pelaksanaan program dan reformasi yang sedang berjalan, sesuai dengan kewenangan Presiden," kata Andi. Terkait simpang siur pemberitaan di media massa tentang status UKP3R dan pengaturan hubungan kerjanya dengan kabinet, disadarinya sebagai persoalan sosialisasi. Untuk mengatasinya, tengah disusun tata kerja dari fasilitas bantu Presiden tersebut. "Karena itu saat ini sedang disusun tata kerja dari UKP3R tersebut untuk menunjang efektivitas pekerjaan kabinet secara keseluruhan, termasuk tugas dan pekerjaan teknis dari UKP3R itu sendiri," ujarnya. Andi tidak bersedia memberi jawaban lebih lanjut cakupan dari "penyusunan tata kerja" dimaksud dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya. Demikian juga saat ditanya mengenai status UKP3R dan Marsillam Simandjuntak sampai tata kerjanya yang baru disahkan. "Sudah clear. Tidak perlu ada tanda tanya lagi," sahutnya. (lh/nrl)