DPD Golkar Minta Hentikan Dukung SBY, DPP Nanti Dulu

Jakarta - Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar bersuara keras agar DPP Partai Golkar menghentikan dukungan terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satunya didorong pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang tanpa koordinasi dengan Wapres Jusuf Kalla (JK). Bagaimana dengan sikap DPP? "Kita akan lihat dulu, karena banyak pertimbangan. Kalkulasi nasional harus kita perhitungkan, termasuk mempertahankan duet SBY-JK demi kepentingan negara. Kalau hanya menang-menangan, bisa saja keinginan mereka kita iyakan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chaerul Azwar saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (6/11/2006). Sebenarnya, kata Rully, dinamika daerah yang bersuara keras ini tidak hanya didorong oleh pembentukan UKP3R. "Ini akumulatif. Yang menjadi penguat adalah kasus pilkada di daerah-daerah, yang selalu menghambat Golkar. Dulu, Depok, sekarang Lampung, Sulawesi Barat, Tapanuli Tengah, dan lain-lain," kata dia. Karena itu, sejumlah DPD Golkar merasa tidak ada keuntungan yang dipetik oleh Golkar atas duet SBY-JK. Padahal, JK juga merupakan ketua umum Partai Golkar. "Wajar, bila kemudian mereka meminta agar dukungan terhadap SBY dievaluasi," terang Rully. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mencatat ada tiga DPD yang sudah tegas meminta agar DPP mencabut dukungan terhadap SBY. Sementara 16 DPD lainnya tidak sekeras itu. Sisanya, 17 DPD belum memberikan pendapat. Rencananya, pandangan DPD-DPD mengenai hal ini akan lebih terlihat dalam Rapimnas Golkar yang akan digelar 13 November di Jakarta Convention Center (JCC). "Agendanya sebenarnya persiapan untuk UU Partai Politik dan Pemilu. Tapi, isu-isu terkini, termasuk soal UKP3R dan suara-suara daerah juga akan dibahas," ujar Rully.UKP3R Tidak Perlu Terkait dengan pembentukan UKP3R, kata Rully, Golkar menilai lembaga ini tidak perlu dibuat. Golkar menginginkan Presiden SBY lebih memberdayakan lembaga-lembaga yang ada untuk memantau proses reformasi di semua bidang. "Tapi, itu terserah SBY. Kami sudah bicara dengan ketua umum kami dan intinya ketua umum kami menghargai keputusan SBY," kata dia. Meski begitu, menurut Rully, Golkar menyesalkan Presiden SBY yang menunjuk Marsillam Simandjuntak memimpin ketua lembaga ini tanpa mengikutsertakan JK. "Harusnya kan SBY menunjuk orang yang tidak mendapat perlawanan dari banyak pihak, agar lembaga ini bisa berhasil dengan baik," kata Rully yang mengaku masih bingung dengan status lembaga ini. Saat disebutkan bahwa lembaga ini merupakan usulan KPK untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi di daerah-daerah, termasuk di birokrasi-birokrasi, Rully menyambut baik. "Kita mendukung usulan KPK. Tapi, sebaiknya mendayagukan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti lembaga pengawas unit daerah, BPKP, dan lain-lain," jelas dia. Ketika disinggung bahwa UKP3R akan bisa merugikan Golkar karena tokoh-tokohnya yang kini menjadi kepala daerah akan bisa terjaring lembaga ini, Rully membantahnya. "Tidaklah. Lha sekarang, kader-kader Golkar yang memenangi Pilkada saja malah terus dihambat kok," ujar dia. (asy/nrl)