Jika UKP3R Dibekukan, Bukti SBY Berada di Ketiak Golkar & JK

Jakarta - Polemik pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) masih berlanjut. Tidak ada satu kata antara kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kubu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Bila sampai UKP3R benar-benar dibekukan, alangkah tidak konsistennya SBY. Ini bukti SBY berada di ketiak Golkar dan JK.Demikian pendapat Dedy Djamaluddin Malik, anggota Komisi I DPR yang juga pakar komunikasi saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (6/11/2006). Menurut politisi PAN ini, SBY harus terus maju dengan UKP3R-nya. Sebab, jika SBY membatalkan hanya karena kritikan di media, publik akan semakin yakin bahwa SBY memang tidak berdaya di hadapan Wapresnya."Terus maju. Kalau ini sampai dibatalkan, akan jadi bukti nyata presiden plin-plan, tidak konsisten. Dan yang lebih memalukan, hal ini akan jadi bukti presiden berada di ketiak Golkar dan JK," tegas Dedy. UKP3R kini menjadi barang yang remang-remang. Tidak jelas. Padahal, sebelumnya Presiden SBY sudah menunjuk Marsillam Simandjuntak sebagai Ketua UP3R dengan Agus Widjoyo dan Edwin Gerungan sebagai deputinya. Tapi, belakangan, isu mengenai pembekuan UKP3R ini malah muncul. Pertama kali, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi yang mengabarkan wacana pembekuan unit yang baru seumur jagung ini. Seusai bertemu Wapres JK, Hasyim membagikan informasi bahwa JK telah menyatakan bahwa UKP3R dibekukan. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Agung Laksono. Agung juga menguatkan isu bahwa UKP3R dibekukan. Tapi, benarkah UKP3R dibekukan? Hingga saat ini, Presiden SBY belum menjelaskan mengenai kontroversi ini. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng juga belum berhasil dihubungi. Hingga pukul 12.00 WIB, SBY dan JK bersama-sama di Istana Kepresidenan untuk memimpin sidang kabinet. Membahas tentang UKP3R? Belum jelas. Bila benar-benar UKP3R dibekukan, bisa jadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi lembaga yang pertama kali kecewa berat. Sebab, menurut Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, UKP3R dibentuk Presiden sebagai tindak lanjut atas saran KPK. Unit ini harus dibuat, kata Erry, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini penting! (asy/nrl)