.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang penetapan besaran upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 hari ini. Sidang akan diiukuti oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Dewan Pengupahan yang terdiri atas perwakilan pekerja, pengusaha, dan akademisi.
Sidang penetapan UMP 2024 akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2023). Tuntutan para buruh pun bakal dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan DKI itu.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya telah memanggil Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho berserta Dewan Pengupahan pada Kamis (16/11). Pihaknya mengaku akan mengakomodasi tuntutan buruh yang meminta UMP 2024 naik 15% menjadi Rp 5,6 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Habis sidang kami pers konpers bahwasanya hasil rekomendasi sidang dewan pengupahan apa, nanti akan kami sampaikan ke Pak Gub," kata Hari saat dihubungi.
"Semua tuntutan pekerja akan kami akomodir, kami akan sidangkan besok saat sidang Dewan Pengupahan," sambung Hari.
Ada beberapa pertimbangan yang akan digunakan untuk menentukan besaran UMP 2024, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan nilainya berada di rentang 0,1 hingga 0,3.
"Nanti Dewan Pengupahan tentukan nilai atau angkanya yang disepakati yang direkomendasi ke Pak Pj Gubernur," ucap Hari.
Diketahui dalam menentukan besaran upah minimum, Pemprov mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021. Dalam PP tersebut telah ditetapkan formula kenaikan upah minimum dengan rumusan, nilai penyesuaian upah minimum adalah pertumbuhan ekonomi x alfa x upah minimum berjalan. Rumusan ini berlaku untuk UMP yang telah melebihi batas atas.
Sementara itu, untuk upah minimum yang belum melebihi batas atas atau di bawah batas menggunakan rumusan nilai penyesuaian upah minimum adalah Inflasi (pertumbuhan ekonomi x alfa) upah minimum berjalan seperti diatur dalam Pasal 26 PP 51/2023.
