Prabowo Ungkap Forum Menhan Se-ASEAN Desak Setop Kekerasan di Gaza

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto sebagai tuan rumah memimpin sidang pertemuan para menteri pertahanan negara anggota ASEAN ke-17 atau The 17th ASEAN Defence Ministers' Meeting/The 17th ADMM. Prabowo membeberkan sejumlah hasil kesepakatan kerja sama dalam pertemuan itu.

"Sejak hari yang lalu kemarin, tadi sudah dilaksanakan pertemuan menteri pertahanan ASEAN ke-17 sebagaimana disebut dengan ADMM itu sudah ke-17 dan ADMM Plus yaitu pertemuan menteri-menteri pertahanan ASEAN ditambah mitra-mitra strategis ASEAN, 8 negara," kata Prabowo mengawali konferensi pers acara The 17th ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM) and The 10th ASEAN Defence Minister's Meeting Plus 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Prabowo menyebutkan bidang kerja sama yang disepakati itu dari keamanan maritim hingga peningkatan peran perempuan dalam perdamaian. Selain itu, kata dia, forum ADMM telah menyepakati menerima Timor Leste yang mulanya berstatus observer atau peninjau menjadi anggota penuh.

"Beberapa bidang kerja sama sudah disepakati yaitu keamanan maritim, lawan teroris, kontra teroris, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian, kedokteran militer, aksi untuk mengatasi ranjau, keamanan siber. Juga, kita mendorong peranan perempuan dalam kegiatan-kegiatan perdamaian," ujarnya.

"Kita telah mengambil keputusan penting menerima Timor Leste sebagai peninjau menuju anggota penuh," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Gaza. Dia menegaskan negara-negara ASEAN mendesak agar kekerasan di Gaza segera dihentikan.

"Saya kira itu, juga pertemuan saya sebagai ketua sekaligus sebagai wakil dari Indonesia juga beberapa negara, antara lain Malaysia juga menyampaikan rasa prihatin kita atas kejadian di Gaza. Kita mendorong semua usaha untuk segera menghentikan kekerasan di situ," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan forum pertemuan ADMM yang melibatkan menhan se-ASEAN ini juga telah menyepakati sikap tersebut.

"Ini sesuai dengan hukum internasional, hukum militer. Itu yang kita sampaikan dan kita juga membuat pernyataan dari ketua yang disetujui oleh semua delegasi ADMM dan itu pernyataannya akan kita edarkan," katanya.