Wakil Presiden (Wapes) Ma'ruf Amin menyinggung soal menyiapkan sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045, khususnya di bidang ekonomi syariah. Namun Ma'ruf menyoroti soal masih banyak institusi keuangan syariah yang belum terakreditasi A.
Awalnya, Ma'ruf menyebutkan upaya pemerintah dalam membangun kemaslahatan untuk Indonesia emas 2045. Ma'ruf mengatakan pendidikan tinggi menjadi salah satu faktornya.
"Pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pengembangan teknologi, serta peningkatan keahlian dan daya saing SDM," kata Ma'ruf saat menyampaikan orasi ilmiahnya di Universitas Islam Nusantara (Uninus), Bandung, Kamis (16/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf mengatakan pendidikan tinggi dapat dikatakan tercapai jika institusi berhasil menanamkan nilai luhur. Selain itu, berhasil dalam menciptakan SDM yang siap dalam bekerja.
"Visi dan misi pendidikan tinggi dikatakan tercapai jika institusi berhasil menginternalisasi nilai-nilai luhur pendidikan, sekaligus menghasilkan SDM yang siap mengisi lapangan pekerjaan terbaik," kata Ma'ruf.
"Model pendidikan yang dikembangkan Uninus, diharapkan dapat mengisi kebutuhan SDM di semua bidang pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan syariah yang juga menjadi fokus pemerintah saat ini," sambungnya.
Ma'ruf menyebutkan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan institusi pendidikan keuangan syariah terbanyak. Namun belum banyak institusi yang memiliki akreditasi A.
"Dalam konteks penyiapan SDM ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia sudah menjadi salah satu negara dengan institusi pendidikan keuangan syariah terbanyak, walau sebagian besar belum memiliki akreditasi A," tuturnya.
Selain itu, Indonesia disebut meraih peringkat ke tiga dunia dan menjadi negara terbaik dalam mengelola ekonomi dan keuangan syariah.
"Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia menurut Islamic Finance Development Indicator Tahun 2022, serta menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf.
(dwia/aik)