UKP3R Bak Kabinet dalam Kabinet

Jakarta - Kedudukan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R)Marsillam Simanjuntak bakal setingkat menteri. Bahkan mendapat fasilitas yang sama. Itulah sebabnya lembaga bentukan Presiden SBY ini dinilai bagai kabinet dalam kabinet."Saya lihat lembaganya bagaikan kabinet dalam kabinet, karena personel dalam UKP3R setingkat dengan menteri negara. Bahkan mendapatkan fasilits yang sama," kata Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo dalam diskusi bertema "UKP3R vs Kabinet" di Mario's Place, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2006).Namun demikian, menurut Tjahjo, pembentukan UKP3R sah-sah saja dan merupakan hak prerogatif presiden.Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo menilai, perlu keberanian Presiden SBY guna menyempurnakan Keppres 17/2006 tentang pembentukan UKP3R karena berpotensi menimbulkan polemik panjang.Dalam poin-poin Keppres itu, menurut dia, ada yang mengundang tanda tanya, antara lain ketua UKP3R akan mendapat fasilitas yang setingkat dengan menteri. Anggarannya pun alokasinya dari APBN, sehingga bukannya efektif dan efesien, melainkan akan terjadi penggelembungan anggaran."Lembaga ini tidak kecil, apalagi dengan pembiayaan dari APBN itu. Kalau begini apa tidak baik dievaluasi kabinetnya saja, tidak usah membentuk lembaga baru," ujar Firman.Dikatakan dia, Partai Golkar pada dasarnya setuju dengan pembentukan tim ini asalkan digunakan untuk kepentingan rakyat."Kalau jadi mata dan telinga presiden, kami setuju. Tetapi pembentukan UKP3R jelas akan mengganggu kinerja kabinet karena akan terjadi overlapping wewenang," kata Firman."Untuk bekerja dengan efektif dan efisien tentu suasananya harus kondusif, tetapi saya baca di koran, menteri sudah ada yang panas. Jadi walau pembentukan ini hak prerogatif presiden, tetapi presiden perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," terangnya. (aan/sss)