Konflik Poso Harus Diselesaikan Secara Komprehensif

Jakarta - Mabes Polri sudah menetapkan 28 orang yang dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan di Poso. Namun penyelesaian konflik di Poso tidak dinilai akan tuntas dengan hanya mengumumkan daftar nama tersangka saja."Harus ada penyelesaian yang lebih komprehensif. Masalah pelaku itu urusan hukum," ujar Direktur Eksekutif Pro Patria Hari Prihartono dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (2/11/2006).Menurutnya pendekatan kebijakan yang dipilih pemerintah selama ini terbukti tidak efektif. "Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman Aceh dan Timtim, security approach gagal menyelesaiakan konflik," cetus Hari.Mengenai inisiatif pertemuan yang dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dua kelompok agama di Poso, Hari menilai langkah itu terlalu seremonial dengan pola hubungan top down."Sosok JK memang diakui punya bobot dalam menyelesaikan konflik. Tapi saya khawatir ada interest dibalik itu," tukasnya.Meski begitu dia enggan menuding terlalu jauh jika interest itu demi kepentingan JK dalam Pemilu 2009. "Tidak perlu terjebak pada analisa seperti itu. Kita lihat sisi positifnya saja," imbuh Hari.Jika dibiarkan dia khawatir konflik Poso bisa menular ke daerah-daerah lain di Indonesia. "Riau, Bogor, dan Banten adalah daerah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai daerah konflik baru," analisa Hari.Dia mengusulkan agar pemerintah mulai mengubah pola pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini. Selain itu inisiatif menggunakan budaya lokal sebagai solusi di tingkat akar rumput menjadi pilihan alternatif yang bisa dilakukan."Saya pikir budaya kita mewariskan nilai-nilai bijak yang bisa digunakan sebagai solusi konflik. Tinggal bagaimana kemauan kita menyelesaikan ini semua," tandas Hari. (bal/bal)