.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga Jakarta. Kegiatan ini digelar di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (9/11), yang diikuti oleh 200 orang tokoh masyarakat dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Diketahui, sosialisasi mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang lebih dikenal sebagai Empat Pilar MPR RI ini adalah kegiatan resmi yang diadakan oleh MPR. Kegiatan ini merupakan perintah dari Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014. Menurut HNW, pelaksanaan sosialisasi ini menjadi sangat penting agar warga negara bangsa memahami dan mengerti dasar dan pilar-pilar bangsanya.
"Jangan sampai warga bangsa tidak paham tentang negerinya, apalagi para tokohnya. Karena di Indonesia yang paternalistik ini, rakyat mengikuti keteladanan para tokoh dan para Pemimpin," terangnya, Jumat (10/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HNW menyatakan di Indonesia, prinsip paternalisme masih kuat. Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa masyarakat dalam berperilaku akan bertauladan atau merujuk pada tokoh-tokoh panutan. Tokoh-tokoh itu merupakan tokoh penting sehingga ditiru dalam keseharian.
"Nah kalau tokoh yang ditiru memberantas korupsi maka rakyat juga akan melawan korupsi", tuturnya.
"Kalau tokoh yang dianut mempersatukan bangsa, maka rakyat tidak akan berkonflik", tambahnya.
Bila berbicara tentang Empat Pilar MPR, ucap HNW, bangsa ini akan mendapatkan ketauladanan yang diwariskan oleh Bapak dan Ibu Bangsa. Bapak dan Ibu Bangsa menurut HNW adalah mereka yang terlibat langsung melahirkan Indonesia Merdeka, seperti mereka yang terlibat dalam keanggotaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia 9 maupun PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Dari 67 anggota, 2 di antara mereka adalah perempuan. Mereka yang berada di sana sangat terpelajar. Dua Perempuan tersebut juga demikian. Roro Soekaptinah, ia berasal dari Yogyakarta, yang merupakan aktivis Aisyiyah dan menjadi anggota Kongres I Wanita 1928.
Perempuan lainnya adalah Maria Ulfa Santoso. Maria Ulfa adalah perempuan pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang hukum. Dialah yang mengusulkan inklusi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD. Ia juga menjadi Menteri Kesejahteraan Sosial pertama di Indonesia.
"Dua perempuan itulah antara lain para ibu bangsa," ujarnya.
"Bapak dan ibu bangsa itu memberikan ketauladanan yang luar biasa", ujar HNW.
HNW mengatakan mereka adalah orang-orang yang terdidik. Beberapa di antaranya menempuh pendidikan di luar negeri seperti di Belanda, Kairo, Mekkah, dan perguruan tinggi yang terkemuka lainnya. Sementara yang lain belajar di Indonesia, termasuk di pesantren, atau bahkan memperoleh pendidikan secara mandiri (otodidak).
Bapak dan ibu bangsa ini mewakili beragam latar belakang agama, kebangsaan, serta beragam aspek latar lainnya. Anggota-anggota yang terlibat dalam BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI yang memiliki keragaman tersebut, bersama-sama menciptakan pencapaian luar biasa berupa Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Bayangkan kalau di antara mereka ada yang ngotot untuk menjadikan agama, etnis, orientasi politik dan pahamnya sendiri untuk dasar negara, pasti tak akan lahir Indonesia dan NKRI seperti yang kita kenal sekarang ini," paparnya.
Dengan sikap seperti itu, HNW mencatat Bapak dan Ibu Bangsa memberikan contoh bahwa meskipun kita memiliki keragaman, kita mampu hidup bersama dan bekerja sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Diungkapkan HNW, dahulu terdapat sebuah negara yang disebut Uni Soviet. Pada zamannya, Uni Soviet merupakan sebuah negara adidaya dan rival utama bagi Amerika Serikat. Namun, Uni Soviet telah lama bubar. Salah satu penyebabnya adalah negara itu pecah karena ideologinya bukan merupakan hasil dari kesepakatan internal warga negara sendiri, melainkan sebuah ideologi komunis yang datang dari luar yang diterapkan secara paksa melalui kudeta dan penaklukan negara-negara di sekitar Rusia.
"Allhamdulillah, Indonesia mempunyai ideologi yang menyatukan yaitu Pancasila", ujarnya.
Pancasila dihadirkan melalui kesepakatan para tokoh bangsa yang terdiri dari berbagai latar namun mereka bisa saling memberi, saling menerima, bermusyawarah, dan bersatu/berkesepakatan meski melalui perdebatan yang panjang.
"Tidak bisa dipungkiri ada peran negarawan dan tokoh nasionalis kebangsaan, tapi juga ada peran tokoh-tokoh nasional Islam seperti KH Mas Mansoer, KH Kahar Mudzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, KH Anwar Sanusi, H Agus Salim, H Abikusno Cokrosuyoso dll," tuturnya.
Ketauladanan mereka, lanjut HNW, merupakan soko guru dalam kehidupan dan inspirasi menyelamatkan Bangsa dan Negara menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Mereka hadir untuk mengaktualisasikan kesatupaduan Bangsa, Umat dan NKRI.
"Keragaman yang ada dan perbedaan afiliasi politik, suku, agama, profesi, tidak membuat mereka pecah, malah mereka memberikan keteladanan kesatupaduan, mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang sukses selamatkan kemerdekaan Indonesia dan eksistensi NKRI. Hal yang sangat relevan disegarkan kembali saat Rakyat Indonesia berada di tahun politik, menyongsong pesta demokrasi; Pemilu. Agar menjadi pilar positif nan penting mempersiapkan Indonesia Emas dengan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka," pungkasnya.
Sebagai informasi, peserta sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut datang dari berbagai kelompok, termasuk pelajar, mahasiswa, santri, pendidik, pekerja, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Semua warga berhak mengikuti sosialisasi ini, yang diadakan di gedung legislatif maupun di tempat lain seperti sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan masyarakat umum.
(prf/ega)
