Beri Data Tidak Valid, Dirjen Dicopot

Den Haag - Seorang dirjen dicopot dari jabatannya, karena memasukkan data tidak valid ke dalam laporan yang disampaikan ke menteri selaku atasan.Peristiwa ini mirip dengan skandal pidato kenegaraan presiden SBY yang memuat data tidak valid. Bedanya, skandal pidato kenegaraan SBY itu 'tidak mengenal pelaku dan penanggung jawab', meskipun telah membohongi rakyat, mencoreng lembaga negara dan mempermalukan presiden.Sedangkan sang dirjen, yang bertanggung jawab dalam soal laporan itu, langsung dicopot. Sayangnya ini tidak terjadi di negeri Indonesia, melainkan di Belanda, seperti dipantau detikcom dari media edisi hari ini, Rabu (1/11/2006). Menteri Yustisi Ernst Hirsch Ballin mencopot Dirjen Pemuda, Pencegahan dan Sanksi, berinisial DMH, gara-gara laporan yang dibuatnya memuat data tidak sesuai kenyataan, terkait peristiwa kebakaran ruang penahanan sementara para pencari suaka di Schiphol yang menewaskan 11 orang.Berbekal laporan dirjennya tersebut, Hirsch Ballin menghadapi debat dengan parlemen membahas kasus yang menghebohkan Belanda itu, disiarkan langsung di kanal televisi publik NOS, Selasa pekan lalu. Namun malang bagi Hirsch Ballin, fraksi-fraksi di parlemen ternyata dengan telak menunjukkan bahwa data yang disampaikan adalah tidak benar. Akibatnya dia dinilai memberi laporan tidak benar kepada parlemen. Butir yang menjadi masalah itu antara lain menyangkut fakta bahwa jauh sebelum terjadi kebakaran, kantor inspektorat telah memberi peringatan bahwa konstruksi bangunan tahanan tidak memenuhi syarat keamanan. Jika terjadi kebakaran, sebagian besar penghuninya bisa tewas. Oleh dirjen, ini tidak dimasukkan ke dalam laporan kepada menteri Hirsch Ballin, yang membuat dirinya merah padam jadi santapan empuk di parlemen. Di Belanda dan Eropa umumnya berlaku norma yang ketat menyangkut pejabat publik. Sebelumnya Menteri Yustisi Donner, pendahulu Hirsch Ballin, mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawabnya atas tewasnya 11 orang tahanan imigrasi itu.Mendagri Belanda Bram Peper (1998-2000) bahkan harus angkat koper dan mundur dari jabatannya gara-gara soal yang nampaknya sangat sepele: ia mendeklarasikan struk pembelian pulpen dan kelengkapan tulis lainnya kepada negara. Kebiasaan Peper ini terendus pers. Opini publik yang dikembangkan saat itu: masa belanja remeh-temeh seperti itu harus dibebankan kepada negara? Bukankah dari gajinya dia mampu untuk membayar sepotong pulpen, mengapa harus negara yang membayar? (es/es)