.webp)
Kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej telah naik penyidikan. KPK juga telah menerima data transaksi keuangan Eddy dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Bahwa betul kami ada koordinasi dengan PPATK terkait proses penyidikan yang sedang berlangsung. Adapun substansi tentu tidak bisa kami sampaikan karena sedang berproses," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).
Ali belum menjawab dengan pasti soal apakah KPK mengajukan pemblokiran rekening terkait kasus Eddy Hiariej. Dia mengatakan data transaksi keuangan dari PPATK kini tengah dipelajari penyidik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu teknis. Yang pasti kami sudah dapat itu dari PPATK," katanya.
KPK juga belum menjelaskan sosok tersangka dari kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Eddy. Sejauh ini KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi dalam mengusut kasus tersebut.
"Nanti karena ini baru dilakukan saya kira tiap perkembangannya akan kami sampaikan termasuk berapa tersangkanya. Kemarin Pak Asep (Direktur Penyidikan KPK) sudah menyampaikan kalau pasalnya suap ada lebih dari satu, ada pemberi dan penerima," tutur Ali.
Dihubungi terpisah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPK jika menemukan adanya transaksi keuangan yang terindikasi janggal.
"Semua penanganan tugas masing-masing antara PPATK dan KPK jika terdapat irisan kewenangan (TPPU-KORUPSI), pasti dilakukan kerjasama tukar menukar informasi," katanya.
Ivan membenarkan PPATK telah menyerahkan data transaksi keuangan Eddy ke KPK. Namun ia enggan menjelaskan indikasi kejanggalan dari transaksi tersebut.
"Itu sudah masuk materi penyidikan ya. Bisa tanya langsung ke penyidiknya ya," ujar Ivan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Kata Wamenkumham Usai Diklarifikasi KPK Soal Laporan IPW
