Kocok Ulang Pimpinan DPR Harus Hati-hati

Jakarta - Wacana kocok ulang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membangun image lembaga tersebut menjadi tempat perebutan kekuasaan, daripada mewakili rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, kocok ulang harus dilakukan hati-hati sesuai aspek kebutuhan dan fungsinya. "Jangan ada kesan kocok ulang hanya untuk merebut kursi pimpinan demi memenuhi ambisi sekelompok orang. Apakah sekarang cukup mendesak?" kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2006). Menurut Tjahjo, bila harus dilakukan kocok ulang sesuai kesepakatan anggota DPR, harus dilakukan perubahan UU Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR terlebih dahulu. Untuk menghindari perebutan kekuasaan, Tjahjo mengusulkan, perubahan UU Susduk DPR digabung dengan pembahasan UU Partai Politik dan UU Pemilihan Umum. "Untuk menghindari kesan itu, pembahasannya harus satu paket. Kalau susduk saja kesannya kok soal kursi saja," ujar Tjahjo.Sebenarnya Tjahjo menilai sah-sah saja bila kocok ulang dilakukan bila disetujui DPR, apalagi mayoritas fraksi mendukungnya. Seperti diketahui, beberapa fraksi belakangan ini bersikeras meminta kocok ulang pimpinan DPR dilakukan.Mereka menilai hal itu perlu dilakukan agar sesuai dengan format pimpinan komisi, yang berdasarkan sistem proporsional. Dorongan kocok ulang semakin menguat akibat kekecewaan anggota DPR dengan kinerja Agung Laksono sebagai Ketua DPR. Agung juga dinilai kurang mewakili suara di DPR. Fraksi yang getol melontarkan wacana kocok ulang seperti FPPP, FPD dan FPAN. (zal/jon)