Kepercayaan Masyarakat Poso pada Polisi Harus Dikembalikan

Jakarta - Untuk memulihkan kondisi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia.Hal tersesebut disampaikan Direktur YLBHI Patra Zein dalam jumpa pers di kantornya, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta, Selasa (31/10/2006)."Tuntutan masyarakat Poso mengenai penarikan Brimob dari Poso wujud dari ketidakpercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat perlu diwujudkan dulu, seperti dalam menangani kasus Aceh dan Ambon," kata Patra.Patra menambahkan, pemerintah juga harus melakukan berbagai upaya untuk mengalihkan masyarakat dari konflik. Salah satunya dengan melakukan operasi kesejahteraan masyarakat."Untuk mengalihkan perhatian masyarakat Poso dari konflik, perlu diadakan pembukaan lapangan kerja agar kesejahteraan masyarakat Poso meningkat. Kalau yang bisa dibayar hanya keterampilan untuk berperang, ya itu yang mereka dilakukan," tutur Patra.Mengenai pengusutan berbagai kasus kekerasan di Poso yang terjadi belakangan ini, Patra mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Keanggotaan TGPF ini sebagian besar harus berasal dari masyarakat setempat."Kalau bisa 60 sampai 70 persen anggota TGPF adalah masyarakat Poso. Sisanya baru dari aparat negara seperti polisi, TNI dan elemen masyarakat di luar Poso," kata Patra.Sementara perwakilan Kontras Sulawesi, Syamsul Alam Agus mengatakan, pasukan Brimob BKO Polda Sulteng harus segera ditarik dari Poso. Sebab selain pasukan organik di Sulteng sudah memadai, keberadaan pasukan Brimob tersebut di Poso tidak menyelesaikan konflik."Sudah ada 11 operasi di Poso namun konflik belum bisa diselesaikan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan polisi, intelijen dan TNI," kata Syamsul. (djo/nrl)