Voucher Pendidikan Takkan Lewat Politisi Lagi

Jakarta - Meski voucher pendidikan sempat ramai, namun Depdiknas tidak ada niat untuk menyetop program bagi-bagi duit itu. Hanya saja tidak lagi melalui para politisi melainkan langsung kepada sekolah karena bertujuan positif bagi sekolah itu sendiri. "Tujuannya baik kok. Itu bantuan darurat yang sifatnya juga bukan tanpa tanggung jawab. Sekarang langsung ke sekolah (tidak dititipkan lagi)," kata Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika usai halal bihalal Idul Fitri di Gedung Depdiknas Jl Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, Selasa (31/10/2006). Dodi memberikan alasan masih perlunya pemberian voucher tersebut lantaran di daerah terpencil kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Selain sifatnya langsung ke pihak sekolah, nominalnya cukup besar yakni kisaran Rp 20-an juta tiap voucher. "Di daerah-daerah terpencil seperti di Irian, Papua, Alor atau daerah terpencil lainya masih sangat berguna voucher itu, karena sifat bantaunnya langsung kepada pihak sekolah," tambahnya. Namun Dodi mengakui, pemberian voucher selama ini masih banyak kelemahannya yakni satu sekolah mendapatkan lebih dari satu voucher. Kekeliruan itu akan terus diperbaiki. "Hal-hal seperti itu pelan-pelan segera diperbaiki melalui masukan-masukan dari berbagai pihak. Bahkan belum lama ini saya dapat kabar banyk sekolah yang diselidiki kembali pemberian vouchernya karena kenyataannya sudah mendapatkan," ungkap Dodi tegas. Beberapa waktu lalu, pemberian voucher pendidikan sempat dipertanyakan oleh berbagai pihak lantaran dititipkan kepada anggota DPR termasuk ketuanya Agung Laksono. Banyak pihak mengkritik model titipan ini akan bias kepentingan politik karena itu perlu ditinjau kembali. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla memerintahkan kebijakan ini dihentikan. (Ari/nrl)