.webp)
Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi dukungan terhadap Palestina. Aksi bertajuk 'Aksi Damai Bela Palestina' ini akan digelar di Monas.
Berikut ini yang harus diketahui terkait aksi bela Palestina tersebut:
Digelar 5 November 2023
Aksi sejumlah elemen masyarakat ini akan digelar pada Minggu (5/11) mendatang. Aksi ini akan berlangsung di Monas mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aliansi Rakyat Indonesia yang terdiri dari lintas agama, lintas ormas, lintas golongan, diundang mengikuti aksi bela Palestina," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, dilansir Antara, Kamis (2/11/2023).
Menurut Sudarnoto, aksi tersebut merupakan refleksi atas geramnya masyarakat Indonesia terkait agresi militer yang dilakukan Israel di Palestina. Dia menegaskan peserta aksi menolak segala bentuk penjajahan di Palestina sesuai dengan amanat UUD 1945.
Terbuka bagi Semua Orang
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga salah satu organisasi masyarakat yang akan turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. MUI mengajak semua pihak bergabung dalam acara tersebut.
"Kita mengundang lintas agama, lintas ormas, lintas golongan, rakyat, pemerintah, untuk menyatukan persepsi dan menyatukan aksi untuk menyuarakan kepada dunia bahwa Indonesia marah," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis saat dihubungi, Jumat (3/11).
Dia mengatakan Aksi Bela Palestina digelar atas serangan-serangan yang terus dilakukan Israel. Massa menginginkan ada perdamaian di Palestina dan akan mendorong terjadinya gencatan senjata.
Cholil mengatakan tokoh lintas agama dipersilakan berorasi hingga berdoa masing-masing. Namun dia mengingatkan agar tak ada atribut partai politik (parpol) maupun organisasi yang dilarang pemerintah.
"Tentunya mereka orasi masing-masing, mereka juga dipersilakan berdoa masing-masing, makanya besok itu juga diperbolehkan menggunakan atribut masing-masing," ujar dia.
Simak isi tuntutan dan larangan saat aksi digelar di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'PMI Kirim 26 Ton Bantuan untuk Palestina, JK: Alat Kebersihan-Alat Kesehatan':
Atribut Parpol-Bendera Ormas Dilarang
Meski diperbolehkan dihadiri semua orang, MUI melarang adanya atribut partai politik hingga bendera-bendera organisasi masyarakat. MUI juga tidak memperbolehkan adanya atribut yang provokatif.
"Jangan bawa atribut partai, dan jangan bawa atribut provokatif, tidak boleh ada bendera yang sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia," kata KH Cholil Nafis.
Dihadiri 2 Juta Orang
Kemudian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan jika Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina yang rencananya akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11) besok sudah mendapatkan izin. Dia menyebut kemungkinan aksi itu akan dihadiri 2 juta orang.
"Kami mengundang berbagai kelompok masyarakat dan ormas lintas Agama, dan syukur mendapat sambutan yang baik," tutur HNW dalam keterangannya.
"Rapat hari ini merupakan rapat kesekian kalinya dan kami mendapat dukungan sepenuhnya dari beragam kelompok masyarakat ada dari Pemuda, Mahasiswa, Wanita, Buruh, juga ormas dari seluruh ormas keagamaan," sambungnya.
Aksi akbar yang akan digelar dikatakan HNW merupakan kelanjutan dari aksi-aksi yang sudah dilakukan. Seperti pada tanggal 28 Oktober sudah ada aksi serupa yang dilakukan di depan kedubes AS, aksi serupa juga dilakukan di berbagai masjid, kampus, kota, bahkan GKSB DPR RI yang diketuai oleh Syahrul Aidi Maazat.
"Kita apresiasi pemerintah yang sudah konsisten membela Palestina merdeka dan menuntut Israel menghentikan penjajahan dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina atau Gaza, agar tegaklah keadilan dan perdamaian," tambahnya.
Isi Tuntutan
MUI lantas membeberkan terkait isi tuntutan aksi bela Palestina yang akan digelar di Monas tersebut. Selain untuk mengutuk serangan Israel, aksi itu juga menuntut dihentikannya penindasan, kekerasan, serta lakukan gencatan senjata.
"Masyarakat Indonesia mengutuk terhadap agresi Israel, kemudian kita menginginkan ada perdamaian di Palestina dan dalam waktu dekat gencatan senjata yang kita inginkan," ujar KH Cholil Nafis.
"Tuntutan paling mendesak ialah hentikan penindasan, penyerangan, dan lakukan gencatan senjata. Itu tuntutan mendesak. Karena banyak masyarakat sipil yang menjadi korban, ada anak-anak, wanita, hingga orang tua," lanjut dia.
