Sutiyoso: DPR & Mahasiswa Jangan Intervensi Pasar Tanah Abang

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meminta pihak-pihak yang tidak berwenang seperti DPR RI dan mahasiswa tidak ikut mengintervensi masalah pembongkaran Pasar Tanah Abang Blok B-E. Sebab persoalan Tanah Abang merupakan persoalan Pemprov DKI Jakarta. "Sekarang kan banyak intervensi, sampai DPR RI ikut intervensi. Kemarin tiba-tiba mahasiswa, apa pedulinya mahasiswa itu dengan Pasar Tanah Abang?" keluh Sutiyoso di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2006). Menurut Sutiyoso, semua pihak harus arif melihat permasalahan pembongkaran Tanah Abang. Hal ini untuk kepentingan keselaamatan pedagang dan pengunjung pasar. Ditambahkannya, berdasarkan rekomendasi dari ITB sejak dua tahun lalu, Blok B-E harus dibongkar. Penilaian dilihat dari bangunan blok B-E yang sudah retak-retak. "Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi musibah, apalagi sekarang kan banyak terjadi gempa," terang mantan Pangdam Jaya itu. Oleh karena itu Sutiyoso mengimbau masyarakat jangan asal melarang pembongkaran Blok B-E. Selain untuk menghindari bangunan runtuh secara tiba-tiba, pembongkaran dilakukan agar Blok B-E tidak kumuh sehingga bisa berkompetisi dengan Blok A. Sementara itu menanggapi isu adanya MoU antara pedagang Blok B-E dengan perusahaan milik Tommy Soeharto, Sutiyoso menanggapi enteng. "Pedagang itu ngawur luar biasa. Apa hak dia (pedagang) kok tiba-tiba mengatakan akan membuat MoU. Dia kan penyewa, kok membuat perjanjian dengan dengan orang lain," tandas Sutiyoso. Hingga saat ini Blok B-E masih dijaga pihak keamanan setelah dilakukan pemagaran oleh PD Pasar Jaya pada Selasa 24 Oktober lalu. Pemagaran dilakukan berdasarkan berdasakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 84 tahun 2006 tanggal 4 Agustus tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Banguanan Kios Blok B-E Pasar Tanah Abang. Namun waktu pembongkaran bangunan tersebut hingga saat ini masih dirahasiakan pihak Pemprov DKI Jakarta. (nik/nrl)