.webp)
Pemerintah Kota Batu bersama Kantor Pertanahan Kota Batu menggelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Sidang ini untuk Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2023 Tindak Lanjut PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan) di Kota Batu (2/11).
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengungkapkan proses ini memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat yang berkeinginan memanfaatkan tanah untuk kegiatan produktif. Ia menekankan pentingnya produk hukum dan pengawasan yang ketat agar pemanfaatan tanah tersebut tidak berubah fungsi.
"Proses ini, meskipun panjang, dinantikan dengan harapan akan menjadi manfaat bagi masyarakat, karena merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensejahterakan masyarakat," kata Aries dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Aries berharap hasil dan proses dari sidang landreform ini akan lebih cepat, sehingga masyarakat bisa segera menerima keputusan final dalam bentuk sertifikat tanah.
"Penting untuk membangun kebersamaan dan komunikasi yang baik, dengan tujuan tunggal. Yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Batu, tanpa ada kepentingan lain yang terlibat," ungkapnya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aditya Prasaja sebagai moderator menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kegiatan redistribusi lahan serta memastikan objek dan subjek landreform sudah benar.
Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Haris Suharto, Asisten dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Batu, Camat Bumiaji, Camat Batu, Camat Junrejo, Lurah Songgokerto, Kepala Desa Sumberbrantas, Kepala Desa Tulungrejo, Kepala Desa Tlekung, dan perwakilan penerima sertifikat tanah.
(ega/ega)
