Ketua DPR: Tak Libatkan Wapres, UKP3KR Harus Diperbaiki

Jakarta - Kontroversi pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3KR) sampai ke DPR. Unit kerja pimpinan Marsillam Simanjuntak ini diminta diperbaiki karena tidak melibatkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.Desakan itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono yang juga kolega Jusuf Kalla di Partai Golkar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2006). "Saya tadi pagi sudah konfirmasi ke beliau (Wapres), katanya beliau tidak tahu menahu. Ini (UKP3KR) harus ditinjau ulang. Jangan sampai ini mejadi komplikasi poltik yang tidak menguntungkan," kata Agung.Agung menegaskan, pembentukan UKP3KR harus memiliki landasan hukum yang jelas. Begitu pula dengan tugas dan fungsinya. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di kemudian hari."Pasal hukumnya seperti apa, pembiayaannya bagaimana, orang-orangnya siapa dan perannya apa. Jadi ini supaya diperbaiki, bukannya saya menolak," kilah Agung.Namun saat ditanya apakah Kalla kecewa terhadap pembentukan UKP3KR ini, Agung tidak memberikan komentar. Namun Agung mengaku heran bila keputusan sebesar ini tidak melibatkan Kalla selaku wapres. Paling tidak dalam pembicaraan awal."Saya tidak sampai pada relung hatinya yang paling dalam. Tapi saya juga tidak paham mengapa bisa begitu," tutur Agung.Agung juga enggan berspekulasi bahwa hal ini merupakan babak baru persaingan politik antara Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, khususnya menjelang Pemilu 2009. Dia berharap hal tersebut tidak terjadi."Saya berharap tidak demikian. Saya ingin keduanya semakin solid, sehingga membuat keadaan di masyarakat semakin kondusif," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden pada Senin 30 Oktober mengaku dirinya tidak tahu menahu soal pembentukan UKP3KR ini. Begitu pula dengan peran dan tugas sejumlah tokoh yang ditempatkan di lembaga ini. Menurut Kalla, dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam pembentukan UKP3KR. (djo/nrl)